Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (PP 48/2025) menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menjaga kepentingan umum, mempercepat pemerataan ekonomi, serta menata ruang secara berkelanjutan. Regulasi ini bertujuan sebagai instrumen korektif terhadap praktik penguasaan tanah yang tidak produktif, spekulatif, atau menyimpang dari peruntukan tata ruang. Namun, di balik tujuan normatif tersebut, muncul kegelisahan di kalangan masyarakat. Kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kewenangan, ketidakjelasan kriteria “tanah terlantar”, hingga ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, pendekatan legal…
