Author: admin_indonesiadiscover

Oleh: Yanuar Nugroho, Dosen Departemen Bisnis, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Indonesiadiscover.com.CO.ID, JAKARTA — Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta Utara — termasuk kepala dan beberapa pejabat pajak — serta pihak swasta, menjadi alarm moral bagi tata kelola fiskal negara. Di awal 2026, KPK kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas praktik korupsi yang sejatinya paling merusak fondasi keadilan ekonomi: suap dalam proses penetapan kewajiban pajak. Dugaan suap yang melibatkan pegawai pajak dalam pengurangan kewajiban pajak melalui manipulasi angka mengungkapkan betapa lemahnya pengawasan internal dalam lembaga pemerintahan yang seharusnya menjaga…

Peristiwa Aktivis Eggi Sudjana yang Memenuhi Janjinya Pada hari Kamis (8/1/2026), aktivis ternama Indonesia, Eggi Sudjana, memenuhi janjinya untuk datang ke rumah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Surakarta, Jawa Tengah. Ia hadir bersama tersangka lainnya, yaitu Damai Hari Lubis, dalam rangka menunjukkan sikap dan permintaan maaf terhadap Jokowi. Eggi Sudjana sebelumnya pernah berjanji akan meminta maaf kepada Jokowi jika ijazah asli presiden tersebut ditunjukkan kepadanya. Janji ini akhirnya terbukti setelah ijazah Jokowi ditunjukkan kepadanya dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin (15/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, Eggi dan rekan-rekannya diberi kesempatan untuk melihat ijazah asli Jokowi. Kuasa hukum…

Penataan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan melanjutkan penataan kawasan Sumbu Filosofi pada tahun ini. Salah satu langkah utamanya adalah memperketat akses bus pariwisata yang melintas di jantung kota, khususnya di seputaran Titik Nol Kilometer dan Tugu Pal Putih. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi tekanan langsung kendaraan besar di kawasan inti Sumbu Filosofi. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tahapan untuk mengurangi kemacetan yang sering disebabkan oleh lalu lalang bus besar. Targetnya adalah pada tahun 2026, Titik Nol Kilometer harus bersih dari lalu lalang bus besar. “Targetnya tahun ini Titik…

Perdebatan tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini, menyampaikan bahwa komisinya akan meminta pemerintah untuk menjelaskan dasar pertimbangan wacana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Wacana ini muncul dari draf peraturan presiden yang belum ditandatangani. Amelia mendukung tindakan negara dalam memberantas terorisme, namun ia menegaskan bahwa wacana pelibatan TNI tidak boleh mengakibatkan melemahnya sistem demokrasi dan supremasi sipil. Menurutnya, pelibatan TNI harus selaras dengan aturan seperti UU TNI, UU Terorisme, dan prinsip supremasi sipil. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa dokumen tersebut belum final dan hanya akan dibahas lebih lanjut. Ia meminta publik agar…

Kritik Terhadap Penggunaan Dana Bencana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Golkar, Khalid, mengingatkan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah agar tidak menggunakan dana bencana untuk membayar tunjangan atau biaya perjalanan dinas pejabat negara. Ia menyoroti bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. “Karena pejabat melakukan survei dan monitoring lapangan, kemudian tunjangan atau biaya perjalanan dinasnya dibebankan ke dana bencana,” ujar Khalid, Minggu (11/1/2026). Ia menekankan pentingnya penggunaan dana bencana Sumatera, khususnya Aceh, agar bisa tepat sasaran sehingga pemulihan bisa segera diatasi. “Ini kerja-kerja kemanusiaan lho. Kita harus bekerja ikhlas untuk memulihkan Aceh pascabencana.…

Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Diperpanjang Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Drs. Wasis Nugraha, mengumumkan bahwa status tanggap darurat bencana banjir di wilayah tersebut kembali diperpanjang selama tujuh hari ke depan atau hingga Senin (19/1/2026). Pernyataan ini disampaikan pada Senin (12/1/2026), setelah melihat kondisi yang masih memprihatinkan akibat banjir. Status tanggap darurat sebelumnya berakhir pada hari ini, namun karena situasi yang belum membaik dan hasil rapat bersama pihak terkait, maka keputusan untuk memperpanjang status tersebut diambil. Ini merupakan perpanjangan ketiga kali sejak awal bencana banjir terjadi. Kondisi Terkini Banjir di Kabupaten Banjar Berdasarkan data dari Pusdalops BPBD Kabupaten Banjar, hingga…