ANGGOTA DPR RI Hendry Munief menekankan kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto semestinya ditafsirkan sebagai upaya mendukung peningkatan sektor produktif. Menurutnya, instruksi efisiensi merupakan semangat memperbaiki bangsa untuk semakin mandiri menjadi negara maju.
“Yang kita maknai kebijakan Presiden ini ingin Indonesia ini lebih maju dan kuat ke depannya maka beliau menginstruksikan agar adanya efektivitas birokrasi sehingga anggaran yang ada betul-betul terserap dengan sempurna untuk pertumbuhan dan kemajuan,” kata Anggota Komisi VII DPR yang membidangi urusan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perindustrian, pariwisata, dan ekonomi kreatif itu, Jumat (14/2
Menurut dia, salah satu luaran (output) yang diharapkan dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut agar sektor produktif, seperti geliat UMKM, perindustrian, dan pariwisata, semakin diperhatikan dan berkembang.
Atas dasar itu, Hendry meminta kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja DPR untuk tidak salah menafsirkan instruksi presiden dimaksud.
“Di situ jelas apa-apa saja yang boleh diatur ulang anggarannya, ada 16 item, maka kita minta dari hasil efisiensi sektor produktif akan makin menggeliat, birokrasi makin ramping hingga apa yang diharapkan bapak presiden terealisasi,” tuturnya.
Sektor produktif itu, tambah Hendry, merupakan tulang punggung perekonomian nasional, khususnya UMKM.
Ia menyebut program pemerintah selama ini telah menyasar dan meningkatkan produktivitas UMKM.
Menurut dia, kondisi perekonomian nasional yang belum stabil dikhawatirkan membahayakan UMKM ke depannya jika tidak dikelola dengan baik. Terlebih, adanya ancaman produk luar, disrupsi ekonomi, hingga perekonomian global yang tidak menentu.
“Selain itu, sektor perindustrian ini juga penting. Kita harus menjaga kebijakan sektor ini terus berjalan. Pembangunan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, menjaga iklim investasi, IKM (industri kecil menengah), industri digital, dan lainnya. Ini penting bagi perekonomian nasional,” ujar Hendry.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
Efisiensi anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. (Ant/P-4)
