Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan peningkatan yang signifikan pada awal tahun 2026. Realisasi anggaran MBG pada Januari 2026 mencapai sebesar Rp19,5 triliun, yang jauh lebih tinggi dibandingkan capaian bulanan tertinggi pada tahun fiskal 2025 sebesar Rp13,9 triliun di November 2025. Pada periode tersebut, program ini mampu menjangkau 43,8 juta penerima manfaat. Sementara itu, pada Januari 2026, jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 60,7 juta orang dengan dukungan sekitar 22.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dengan tren positif ini, MBG dinilai berada di jalur yang tepat untuk mencapai target anggaran tahun fiskal 2026 (FY26) sebesar Rp330 triliun. Analis dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Andreas Saragih, menyatakan bahwa percepatan belanja MBG dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang lebih luas di perekonomian.
“Peningkatan belanja MBG tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang kini telah melampaui satu juta tenaga kerja, tetapi juga berpotensi mendorong konsumsi di berbagai sektor,” ujar Andreas dalam risetnya pada 11 Februari 2026.
Andreas melihat potensi dampak positif terhadap sektor telekomunikasi melalui peningkatan penggunaan data, termasuk emiten seperti Telkom Indonesia (TLKM), Indosat Ooredoo Hutchison (ISAT), dan XL Axiata (EXCL). Selain itu, sektor produk konsumen harga terjangkau seperti Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) dan Mayora Indah (MYOR), ritel fesyen berbasis nilai seperti Matahari Department Store (LPPF) dan Ramayana Lestari Sentosa (RALS), serta industri rokok seperti Wismilak Inti Makmur (WIIM) juga diperkirakan terdampak positif.
Andreas memperkirakan, jika 1% dari belanja yang tidak tepat sasaran saat ini beralih menjadi konsumsi tambahan, maka akan ada potensi tambahan konsumsi lebih dari Rp2 triliun per tahun di berbagai sektor tersebut.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia berencana menaikkan kuota impor grand parent stock (GPS) pada tahun 2026 menjadi sekitar 800.000 ekor, dari 580.000 pada tahun 2025. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memenuhi peningkatan permintaan daging ayam dari program MBG, mengurangi volatilitas harga day old chick (DOC) dan ayam pedaging (broiler), serta mendukung rencana investasi Rp20 triliun oleh Danantara di industri perunggasan.
Namun, Andreas mengingatkan bahwa peningkatan impor GPS berisiko memicu kelebihan pasokan ayam pedaging pada tahun 2028 dan berpotensi menimbulkan pemusnahan massal (culling) seperti yang terjadi pada tahun 2023. Untuk memitigasi risiko tersebut, pelaku industri perunggasan kemungkinan akan memperkuat segmen makanan olahan ke depan.
Dari sisi harga, rata-rata harga DOC di Jawa Barat pada Januari 2026 tercatat naik menjadi Rp7.055 per ekor atau tumbuh 0,5% secara bulanan dan melonjak 22,7% secara tahunan. Sebaliknya, harga ayam broiler turun menjadi Rp19.489 per kilogram atau melemah 14,6% secara bulanan dan 1,7% secara tahunan.
Menurut Andreas, ketahanan harga DOC didorong oleh tingginya harga broiler pada Desember 2025 yang sempat mencapai Rp22.814 per kilogram, serta faktor musiman menjelang Ramadan. Sementara itu, koreksi harga broiler pada Januari dinilai sebagai normalisasi yang sehat akibat peningkatan pasokan.
Dengan realisasi belanja MBG yang kuat, dinamika harga DOC dan broiler, serta pergerakan biaya input, Mirae Asset Sekuritas tetap mempertahankan proyeksi kinerja emiten perunggasan seperti CPIN dan JPFA. Andreas menegaskan bahwa pihaknya tetap mempertahankan rekomendasi overweight pada sektor poultry, didukung perbaikan keseimbangan pasokan-permintaan serta progres berkelanjutan program MBG. Saham CPIN diberi rekomendasi buy dengan target harga di Rp6.826. Sedangkan saham JPFA diberi rekomendasi buy dengan target harga Rp3.750 per saham.
Adapun risiko penurunan yang perlu dicermati meliputi harga DOC dan broiler yang lebih rendah dari perkiraan, kenaikan biaya input yang lebih tinggi dari estimasi, serta dampak MBG yang tidak sebesar ekspektasi.
