Profil Singkat Andie Dinialdie
Nama lengkap: Andie Dinialdie
Tempat lahir: Baturaja, Sumatera Selatan
Domisili: Ogan Komering Ulu Selatan
Status: Menikah
Riwayat Pendidikan
- SMA: SMU Negeri 14 Palembang (1991–1994)
- S1: Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ekonomi (1994–2000)
- S2: Universitas Muhammadiyah Palembang, Magister Manajemen (2020–2022)
Karier dan Jabatan
- Tenaga Ahli DPR RI (2014–2019)
- Manager PT RKS (2006–2014)
- Tenaga Ahli Universitas Muhammadiyah Palembang (2001–2006)
- Anggota DPRD Sumsel (2019–2024)
- Ketua DPRD Sumsel (2024–2029)
Aktivitas Politik dan Organisasi
Di dunia politik, Andie Dinialdie aktif di Partai Golkar. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar serta Sekretaris DPD Golkar Sumatera Selatan sebelum akhirnya terpilih sebagai Ketua DPRD Sumsel.
Selain itu, ia juga dikenal sebagai aktivis 1998 yang terlibat dalam gerakan mahasiswa pada masa reformasi. Pengalaman tersebut membentuk reputasinya sebagai tokoh yang vokal dan kritis dalam dunia politik.
Klarifikasi Andie Dinialdie Soal Pengadaan Meja Biliar
Ketua DPRD Sumatera Selatan Andie Dinialdie kemudian memberikan penjelasan terkait ramainya usulan pengadaan dua meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Sekretariat DPRD Sumsel per 7 Maret 2026, rencana pengadaan tersebut mencantumkan alokasi Rp151 juta untuk Ketua DPRD Andie Dinialdie dan Rp335,9 juta untuk Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam.
Total rencana anggaran untuk dua meja biliar tersebut mencapai Rp 486,9 juta.
Menanggapi sorotan publik, Andie menyampaikan bahwa pengadaan tersebut masih dalam tahap perencanaan.
“Tadi saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk mengklarifikasi terkait pengadaan barang tersebut. Namun, untuk diketahui bersama semua itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian,” katanya, Minggu (8/3/2026).
Andie yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel menjelaskan bahwa meja biliar tersebut rencananya juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat alternatif latihan bagi atlet biliar Sumatera Selatan.
Menurutnya, selain di lokasi latihan yang sudah ada, para atlet nantinya juga dapat berlatih di rumah dinas pimpinan DPRD.
Pengadaan Meja Biliar Akan Ditinjau Ulang
Meski demikian, Andie menyatakan memahami perhatian masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah.
Ia menyebut rencana pengadaan tersebut masih akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan efisiensi serta prioritas kebutuhan.
“Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan, terima kasih,” tukasnya.
Sementara itu, Sekretariat DPRD Sumsel memang merencanakan pengadaan dua unit meja biliar untuk rumah dinas pimpinan dewan dengan total anggaran mencapai Rp 486,9 juta.
Rencana tersebut menuai sorotan karena muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler DPRD Sumsel, Hadiyanto, membenarkan data yang tercantum dalam SIRUP LKPP dari Sekretariat DPRD Sumsel.
Data tersebut merupakan pembaruan per 7 Maret 2026 pukul 01.47 WIB.
“Iya, untuk kegiatan tersebut baru masuk di e-katalog LKPP dan baru Sirup atau rencana, sedangkan untuk pelaksanaan belum,” kata Hadiyanto, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, pengadaan meja biliar tersebut disebut sebagai kebutuhan penunjang aktivitas anggota dewan.
“Alat tersebut sebagai kebutuhan penunjang aktivitas para anggota dewan. Tetapi sekali lagi belum dilaksanakan,” jelasnya.
Dari data SIRUP, alokasi rencana pengadaan meja biliar itu diperuntukkan bagi Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie sebesar Rp151 juta dan Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam sebesar Rp335,9 juta dengan total mencapai Rp486,9 juta.
Ia menambahkan bahwa rencana pengadaan tersebut masih akan dikoordinasikan dengan bagian umum karena kegiatan pengadaan di DPRD Sumsel dilaksanakan oleh bagian tersebut.
“Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan (pengadaan) tersebut coba aku nanti koordinasi dengan Kabag Umum,” pungkasnya.
