PEMERINTAH Indonesia memperkuat komitmennya dalam mencapai target konservasi laut 30% atau sekitar 97,5 juta hektare dari total wilayah laut nasional pada 2045.
Upaya ini ditandai dengan pembentukan Komite Nasional Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan serta peluncuran Forum Nasional MPA-OECM (Marine Protected Areas – Other Effective Area-Based Conservation Measures) dalam acara bertajuk Sosialisasi Visi MPA dan OECM 2045 di Bogor, Rabu (14/5).
Inisiatif ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Konsorsium MPA dan OECM—terdiri dari WWF Indonesia, Coral Triangle Center (CTC), RARE Indonesia, Konservasi Indonesia, Pesisir Lestari, dan Rekam Nusantara—dengan dukungan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Komite ini dibentuk sebagai wadah koordinatif untuk memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi formal dan non-formal (OECM), sekaligus memperluas jangkauan konservasi melalui pendekatan kolaboratif.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menyampaikan, data terkini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan laut Indonesia masih berada di bawah 60%. Ini adalah indikator yang mengkhawatirkan bagi keberlanjutan sumber daya laut.
Kawasan konservasi pun menjadi elemen vital dalam menjaga produktivitas laut dan mencegah kerusakan ekosistem yang berdampak langsung pada sektor perikanan, wisata bahari, dan mitigasi perubahan iklim.
“Konservasi bukan melarang aktivitas, tapi mengendalikan pemanfaatan laut berbasis sains dan kesepakatan masyarakat. Ini adalah kompromi antara ekologi dan sosial ekonomi,” ungkap Firdaus.
Firdaus, menyatakan bahwa komite nasional ini akan menyusun rencana kerja, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyediakan data teknis untuk monitoring kawasan konservasi dan OECM.
Sementara itu, Forum MPA-OECM akan menjadi ruang berbagi pengetahuan, praktik baik, dan diseminasi strategi konservasi.
Executive Director Coral Triangle Center (CTC), Rili Djohani, menyebut pembentukan komite dan forum ini sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam membangun tata kelola laut yang inklusif dan berdampak.
Peran OECM dan Kearifan Lokal
Vice President RARE Indonesia, Hari Kushardanto, menekankan potensi besar OECM dalam mendukung target konservasi, dengan estimasi tambahan cakupan hingga 10 juta hektare.
“OECM mencakup wilayah-wilayah berbasis komunitas dan adat yang belum termasuk dalam kawasan konservasi formal, namun telah menjaga laut secara berkelanjutan,” kata dia.
Senada, Direktur Pesisir Lestari, Dina D. Kosasih, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, khususnya perempuan dan lembaga adat, dalam perencanaan dan pengelolaan konservasi agar tercipta rasa kepemilikan dan keberlanjutan.
Simposium Nasional dan Harapan ke Depan
Semangat kolaboratif ini akan dilanjutkan dalam Simposium MPA-OECM Indonesia 2025 pada 15–16 Mei di IPB Convention Center. Acara ini menjadi ruang penting untuk memperkuat jejaring nasional, membuka data konservasi, dan menyusun strategi implementasi kawasan lindung yang adil, transparan, dan efektif.
Dengan target ambisius “30×45”, serta tata kelola berbasis sains dan inklusi sosial, Indonesia menegaskan perannya sebagai pemimpin regional dalam konservasi laut dan ekonomi biru. (Z-10)
