ANGGOTA Pokja Pemantauan,Tim Nasional Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Ikhwan Primanda mengatakan bahwa hampir 79 tahun Indonesia merdeka, perekonomian Indonesia masih saja dikuasai korporasi, baik swasta maupun milik pemerintah. Koperasi sebagai perwujudan ekonomi pancasila belum juga mampu menjadi soko guru perekonomian Indonesia yang merdeka.
Kendati demikian, pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
“Dimulai dari bisnis pengembangan perumahan untuk anggotanya, Koperasi ASN bisa melebarkan bisnis ke kuliner dan jasa-jasa lainnya untuk menggerakkan ekonomi IKN Nusantara. Ribuan Koperasi tersebut akan menjadi contoh dan gerakan besar yang bisa merevitalisasi gerakan koperasi di Indonesia. Saya yakin dari ribuan koperasi IKN Nusantara tersebut bisa lahir koperasi besar sekelas Zuivelcooperatie FrieslandCampina U.A. yang memiliki perusahaan konsumer goods berbasis susu di 36 negara,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Minggu (28/7).
Baca juga : Pemerintah Harus Atur Mekanisme Perpindahan ASN dan Keluarga ke IKN
Lebih lanjut, menurutnya konsep hunian Smart-Vertical-Living yang diusung saat ini sangat mahal untuk kemampuan ekonomi ASN dan juga pemerintah. 47 Tower hunian yang dibangun Kementrian PUPR menghabislan biaya Rp9,3 triliun untuk membangun 2,820 unit hunian atau setara Rp3,3 miliar per unit 98 m, atau 1,1 M per kamar. Jika ASN yang pindah sekitar 118,513 orang, biaya pembangunan hunian yang smart-vertical-livingitu akan menghabiskan dana Rp150 – 390 triliun.
Kota Sejong di Korea Selatan bisa menjadi gambaran implementasi dari konsep Smart-Vertical-Living tersebut. Kota Sejong mulai di bangun tahun 2011 dan saat ini sudah beroperasi dengan 350,000-an penghuni tinggal dalam 200,000-an unit apartemen. Hingga akhir 2023, biaya pembangunan Sejong sudah mencapai $ 130 miliar atau setara Rp2,041 triliun.
Dengan APBN Rp16 – 29 triluun per tahun untuk biaya pembangunan dan operasional IKN, maka di perkirakan IKN Nusantara perlu waktu 100 tahun untuk menjadi seperti Sejong versi 2023.
Baca juga : Hadirkan Layanan JKN di IKN, Presiden RI Groundbreaking Kantor BPJS Kesehatan
Untuk itu, pelibatan koperasi untuk membangun hunian IKN Nusantara bisa mempercepat perpindahan fungsi pusat pemerintahan ke IKN Nusantara. L
angkah pertama adalah memindahkan 118,513 ASN ke hunian modular yang bisa dibangun dengan cepat. 1 Hunian modular untuk 80-250 ASN juga bisa di bangun di tengah lahan 6-20 ha. Dalam 5 bulan BUMN karya bisa menyelesaikan hunian untuk 10,000-an ASN.
“Sehingga 2024 ini jumlah ASN yang dipindahkan bisa sesuai skenario optimis 14,000-an ASN,” ujarnya.
Baca juga : Menteri PPN: Revisi UU IKN Wujudkan Pemerataan Pembangunan
Langkah kedua, ASN ditawari kavling hak milik 500 m untuk membangun sendiri perumahan bersama koperasi pilihannya. Enam orang tukang bisa menyelesaikan pembangunan 2 Rumah Sederhana Sehat Instant (RISHA) dalam 7-10 hari atau sama dengan 70 rumah dalam setahun, sehingga diperlukan 1000-an pekerja konstruksi untuk membangun 10,000 RISHA dalam 1 tahun.
“Pemerintah cukup memfasilitasi pembangunan jalan, selokan, jaringan listrik, jaringan air bersih saja dengan anggaran sekitar Rp2,4 triliun untuk 10,000 kavling. Tahun-tahun berikutnya jumlah ASN yang dipindahkan bisa mengikuti kecepatan pembangunan gedung perkantoran oleh kementrian PUPR. Menggunakan konsep koperasi hunian ASN, anggaran Rp16 triliun per tahun cukup untuk mempercepat perpindahan 118,513 ASN menjadi 12 tahun,” tegasnya.
Setiap Koperasi diberi lahan perumahan 3-4 Ha, sehingga konsep hunian tapak untuk 118,513 ASN hanya memerlukan lahan sekitar 9,000 Ha. Koperasi ASN cukup membayar Rp15-30 juta per Ha, sesuai harga keekonomian lahan perkebunan di Sepaku sebelum ada IKN.
Baca juga : Bertolak ke Penajem Paser Utara, Presiden akan Lakukan Groundbreaking Hotel IKN
Lahan perumahan ASN bisa diambil dari 34,000 Ha kawasan IKN yang sudah dikuasai pemerintah. Dengan konsep garden-house dan kewajiban memelihara lahan hijau 2/3, lahan yang bisa di bangun setiap ASN sekitar 150 meter dan bisa di buat 2 atau 3 lantai untuk usaha kos-kosan dihari tua mereka. ASN bisa tenang memiliki hunian yang bisa mereka tempati hingga hari tua bersama anak-cucunya nanti.
Biaya pembangunan RISHA bisa ditanggung langsung oleh gaji ASN saat ini melalui skema KPR Rp200 juta, ASN mendapat rumah tipe 70 dan tanah 500 meter.
“Nantinya ASN pelan-pelan merenovasi dengan mencurahkan jiwa dan raganya untuk membangun hunian sesuai selera masing-masing. Misalnya ASN dari Manado akan mendatangkan tukang/komponen rumah kayu Minahasa, yang jawa akan mendatangkan Joglo/tukang dari Jawa. Banyak ASN akan mendatangkan bahan dan tukang dari daerahnya masing-masing. Proyek hunian ratusan trilyun ini bisa menggerakkan ekonomi UMKM pertukangan se-Indonesia selama puluhan tahun ke depan,” tuturnya.
Konsep Koperasi Hunian ASN Nusantara ini juga menguntungkan investor superblock dan fasilitas swasta lainnya di IKN Nusantara, karena akan mempercepat pertambahan konsumen mencapai 118,513 KK atau 300,000-an orang.
“Tetapi agar ASN memiliki disposable income yang cukup untuk berbelanja, Gaji ASN tidak boleh dihabiskanuntuk membayar cicilan/sewa apartemen seharga Rp3-5 miliar. Semangat 300,000-an penghuni yang sejahtera bisa mendorong pembangunan IKN Nusantara yang tangguh dan berkelanjutan sesuai dengan ekonomi Pancasila,” pungkasnya. (H-2)
