Ringkasan Berita:
- DPRD NTT menilai faktor ekonomi mendorong menjamurnya pengecer dan mengusulkan pembatasan penjualan BBM subsidi.
- DPRD meminta pemerintah dan Pertamina mengawasi distribusi BBM subsidi serta menindak penyalur yang melanggar aturan.
- Pertamina menjamin tambahan penyaluran BBM dan minyak tanah menjelang Natal dan Tahun Baru, termasuk antisipasi keterlambatan kapal.
- DPRD mendesak perbaikan distribusi dan penambahan SPBU di wilayah yang masih kesulitan BBM, termasuk Amfoang, Kabupaten Kupang.
Laporan Reporter Indonesiadiscover.com, Irfan Hoi
Indonesiadiscover.com, KUPANG – DPRD NTT menyebutkan bahwa pengaruh ekonomi masyarakat memicu menjamurnya pengecer bahan bakar minyak atau BBM.
“Kehidupan ekonomi yang menyebabkan kejadian seperti itu. Tinggal saja ketegasan dari Pemerintah Daerah,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTT Ana Waha Kolin, Selasa (20/10/2026) di kantornya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina membahas persoalan BBM.
Ana Kolin mengatakan, penegakkan aturan melarang adanya pengecer memiliki efek ganda. Pemerintah harus menyiapkan langkah lain sebelum menertibkan masalah itu.
Sebab, antrean pengecer berulang dengan kendaraan modifikasi turut membuat BBM kian langka. Politikus PKB itu menyebutkan, alternatif untuk mengurai masalah ini adalah hanya diperbolehkan untuk pengecer menjual BBM bukan subsidi.
“Mereka membatasi yang subsidi,” ujar dia.
Ana Kolin menegaskan, dalam RDP tersebut juga Pertamina telah menyampaikan kesiapannya untuk pemenuhan BBM terlebih minyak tanah, terutama akhir tahun.
Dia juga menyampaikan, kelangkaan BBM yang berlangsung beberapa waktu lalu dikarenakan keterlambatan kapal pengangkut BBM dari kilang. Namun, kondisi tersebut sudah berangsur normal pasca kapal pemasok BBM tiba di Kupang.
Ketua Komisi IV DPRD NTT, Patris Lali Wolo, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi bahan BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun industri.
Patris mengungkapkan, berdasarkan pengamatannya di sejumlah wilayah di luar NTT, ia menemukan praktik penyaluran BBM yang perlu menjadi perhatian.
Stok di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) dilaporkan dapat habis hanya dalam waktu beberapa jam, sementara BBM yang masih tersedia diduga telah dialokasikan kepada pihak-pihak tertentu, termasuk pengusaha dan industri.
Ia berharap praktik serupa tidak terjadi di NTT. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Jangan sampai bangsa dan negara ini dijual untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan diri sendiri. Itu kan sudah melanggar aturan,” kata Patris.
Ia menilai pemerintah sebagai regulator memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan pada jam operasional atau pintu depan, tetapi juga perlu mengantisipasi kemungkinan penyimpangan melalui jalur lain.
Patris juga meminta agar masyarakat tidak menjadi korban akibat distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, apabila masyarakat mendapati BBM cepat habis, sementara masih ada stok yang diduga disalurkan melalui jalur tertentu, kondisi tersebut perlu ditelusuri secara serius.
Politkus PDIP itu mendorong pemerintah dan pihak terkait memperkuat pengawasan serta menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi sesuai aturan yang berlaku.
“Rakyat jangan jadi korban,” katanya.
Anggota Komisi IV DPRD NTT, Nelson Matara, mendesak Pertamina mengevaluasi persoalan distribusi BBM yang berulang kali dikeluhkan masyarakat. Ia meminta agar persoalan yang terus terjadi tidak hanya ditangani sementara, tetapi diselesaikan melalui langkah konkret dan berkelanjutan.
Nelson mengatakan, persoalan distribusi BBM telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia mencontohkan keluhan yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Oelubo dan Lasiana, yang menurutnya berulang kali mengalami persoalan penyaluran BBM.
“Ini sudah berkali-kali, Pak. Saya menjadi anggota DPRD dari tahun 1999. Dari dulu sampai sekarang, persoalan ini sudah berulang-ulang,” kata Nelson.
Misalnya, wilayah Amfoang Kabupaten Kupang yang masih kesulitan mendapatkan BBM. Untuk itu, ia mendorong agar Pertamina agar bisa menghadirkan pengusaha untuk bisa membangun SPBU untuk memenuhi kebutuhan BBM yang ada di wilayah tersebut.
Menurutnya, persoalan pasokan dan distribusi BBM berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika pasokan tidak tersedia atau penyalurannya terganggu, masyarakat dan pelaku usaha kecil ikut menanggung kerugian.
Nelson meminta Pertamina tidak hanya mencatat keluhan, tetapi juga menindaklanjutinya dengan evaluasi menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran berulang oleh pihak penyalur, ia mendorong agar diberikan sanksi tegas, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai, masyarakat selama ini kerap menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara penyelesaian persoalan belum memberikan perubahan yang dirasakan secara nyata.
“Yang kami sampaikan ini berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kami ingin persoalan ini disampaikan dan ditindaklanjuti agar masyarakat tidak terus menjadi korban,” ujarnya.
Ia mendorong agar surat dan usulan mengenai penanganan distribusi BBM segera ditindaklanjuti, termasuk terkait kebutuhan kehadiran perwakilan lembaga terkait di daerah agar koordinasi dan pengawasan lebih efektif.
Mahdi Syafar selaku Sales Area Manager Pertamina NTT mengatakan, PT Pertamina memastikan dukungan pelayanan BBM di NTT tetap berjalan baik dan berjalan maksimal.
“Menjelang Natal dan Tahun Baru kami pastikan penambahan extra dropping pelayanan memastikan pelayanan minyak tanah menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.
Adapun skenario yang disiapkan mengantisipasi kemungkinan keterlambatan kapal, Mahdi menjelaskan bahwa Pertamina berkoordinasi dengan para penyuplai. Jika dalam kondisi tertentu, masing-masing Terminal Fuel atau Depo bisa saling menopang.
Dia juga mendorong penggunaan LPG yang sebetulnya NTT menjadi salah satu pengguna terbanyak. LPG itu sering digunakan oleh UMKM maupun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga rumah makan. Itu menjadi pilihan peralihan penggunaan minyak tanah.
“Kalau nanti SPBE beroperasi di Kupang itu harganya bisa turun 20-40 persen,” katanya.
Kepala Dinas ESDM NTT Viktor Manek mengatakan, tambahan kuota BBM sudah disampaikan sejak 30 persen untuk mengantisipasi akhir tahun.
Dia juga menegaskan Pemerintah Provinsi akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penertiban pengecer. Dia berkata, Pemerintah Provinsi dan Pertamina sedang fokus melakukan persiapan agar masalah keterlambatan kapal pengangkut minyak tidak terkendala lagi. (fan)
Ikuti berita Indonesiadiscover.comlain di GOOGLE NEWS
