Indonesiadiscover.com, JAKARTA — Ekonom mengkhawatirkan arah kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya atau GDP-oriented tetapi tidak menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang maksimal. Padahal, saat ini Indonesia membutuhkan serapan tenaga kerja formal setinggi-tingginya untuk membenahi masalah perekonomian.
Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menjelaskan bahwa GDP-oriented merujuk pada kebijakan, strategi, atau pola pikir yang berfokus pada peningkatan Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator utama keberhasilan ekonomi suatu negara.
Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi target paling krusial bagi pemerintah. Target pertumbuhan 8% terus dijadikan jargon, disertai dengan berbagai unjuk pencapaian investasi yang tinggi, tetapi pertumbuhan itu tidak berasal dari peningkatan lapangan kerja formal.
Heri mengungkapkan bahwa fenomena GDP-Oriented tercermin dari upaya pemerintah yang seakan ingin mengejar pertumbuhan 8% yang bukan bersumber dari kekuatan manusia, tetapi dari kekuatan produktivitas mesin. Menurutnya, pemerintah ingin memperbanyak mesin melalui investasi penghiliran, teknologi, dan lainnya.
Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Pekerja informal justru semakin bertambah.
“Jadi, fenomena GDP-oriented ini, kok, malah diteruskan, harusnya diputus, kok malah diteruskan. Ini yang perlu dikritisi juga,” ucapnya dalam acara diskusi publik Indef bertajuk Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo, Selasa (20/10/2026).
Heri berpendapat hubungan industrialisasi dengan penciptaan lapangan kerja belum cukup kuat. Industri berbasis mineral dan modal besar dapat meningkatkan nilai ekspor dan output, tetapi kebutuhan tenaga kerjanya relatif lebih rendah dibandingkan beberapa industri manufaktur padat karya.
Karena itu, lanjutnya, kenaikan output industri tidak otomatis menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Tantangan lainnya adalah produktivitas tenaga kerja, upah riil, kemampuan vokasi, hingga keterhubungan industri besar dengan usaha kecil sampai menengah. Dia menekankan, strategi industrialisasi perlu menyeimbangkan industri strategis padat modal dengan industri yang mampu menyerap tenaga kerja, seperti makanan olahan, tekstil dan pakaian, furnitur, alas kaki, elektronik, serta industri komponen.
Artinya, yang pemerintah seharusnya lakukan adalah mengukur pekerjaan formal bersih, upah riil, produktivitas setiap pekerja, dan jumlah pemasok domestik yang berkualitas.
Industri Manufaktur Kian Tertekan
Manufaktur merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, menurut Heri, pertumbuhan industri manufaktur kian tertekan lantaran berbagai hambatan struktural seperti tingginya biaya energi, ketergantungan bahan baku impor, pelemahan permintaan ekspor, serta meningkatnya tekanan persaingan produk impor.
Heri melanjutkan, menurut data terbaru survei Purchasing Managers’ Index (PMI) dari S&P Global, indeks PMI manufaktur Indonesia meningkat dari 49,8 pada Agustus menjadi 52,4 pada September 2026. Hal ini menandakan peralihan dari kontraksi ke ekspansi.
Sebagai informasi, PMI adalah indikator ekonomi yang mengukur tingkat kesehatan dan aktivitas sektor industri pengolahan atau manufaktur.
Dalam indeks PMI, angka 50 merupakan ambang batas yang membedakan peningkatan dan penurunan aktivitas bisnis dibandingkan bulan sebelumnya. PMI di atas 50 menunjukkan ekspansi, yaitu ketika aktivitas seperti produksi dan pesanan baru meningkat, sedangkan PMI di bawah 50 menunjukkan kontraksi atau pelemahan aktivitas bisnis.
Artinya, angka 52,4 mengindikasikan pemulihan aktivitas manufaktur Indonesia pada September 2026. Hal ini turut didukung dengan peningkatan produksi dan pesanan baru serta penambahan tenaga kerja. Kendati demikian, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, industri manufaktur seharusnya mampu tumbuh secara konsisten di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kontribusi manufaktur itu cukup besar, paling besar terhadap PDB, dan ini harus di-maintain dengan pertumbuhan yang di atas pertumbuhan ekonomi nasional,” bebernya.
Heri mengkritik pemerintah yang kerap membangga-banggakan capaian investasi. Sebab nyatanya, hal tersebut tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja. Bahkan, pekerja informal semakin bertambah.
Menurutnya, sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, keberhasilan investasi lebih menonjol dibandingkan kualitas investasi. Dia memaparkan, tingginya realisasi investasi merupakan indikator krusial, tetapi penting dibedakan antara modal yang masuk, proyek yang tuntas dibangun, fasilitas yang mulai beroperasi, dan manfaat ekonomi yang diciptakan.
