Rumah industri paper bag ludes terbakar, BPBD Bali catat 16 kejadian bencana dalam sepekan

Indonesiadiscover.com, JEMBRANA – Fenomena El Nino menyebabkan awal musim penghujan di wilayah Provinsi Bali mengalami penundaan hingga awal November 2026.

Mundurnya musim hujan ini berdampak pada tingginya frekuensi kejadian bencana kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah kabupaten dan kota.

Kebakaran juga masih terjadi di Kabupaten Jembrana. Warga yang melintas di Jalan Umum Negara-Pengambengan, Kabupaten Jembrana digegerkan dengan peristiwa kebakaran rumah, Senin (19/10) malam kemarin.

Adalah kebakaran rumah industri yang memproduksi paper bag dalam keadaan kosong. Diduga, penyebab kebakaran karena korsleting listrik dan kerugian ditaksir Rp 60 juta. 

Menurut informasi yang dihimpun Tribun Bali, rumah yang menjadi home industry yang memproduksi paper bag (tas kertas) di Jalan Sawah Gede, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Jembrana tersebut terbakar sekitar pukul 18.30 WITA.

Peristiwa pertama kali diketahui saksi yang juga tetangga TKP, Lukman (48). Saat itu, saksi baru saja pulang dari sebuah warung untuk membeli makanan. 

Tak disangka, ia justru melihat api sudah membesar dalam rumah industri pembuatan paper bag yang terletak di sebelum timur rumahnya tersebut.

Sontak, ia dan warga lainnya yang melihat langsung melakukan pemadaman dengan alat seadaanya. 

Saksi lantas menghubungi warga yang mengontrak rumah tersebut (TKP). 

Tak lama atau sekitar pukul 18.45 WITA, empat unit mobil Damkar Satpol PP Jembrana datang ke lokasi untuk melakukan penanganan. Satu jam kemudian, api berhasil dipadamkan.

Setelah dilakukan pengecekan dan identifikasi oleh tim kepolisian, kebakaran rumah industri tersebut diduga karena korsleting listrik. Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan menyebar karena memang rumah industri dalam keadaan kosong. 

“Kerugian material sekitar Rp 60-65 jutaan. Saat kejadian rumahnya dalam keadaan kosong,” jelas Kasat Pol PP Jembrana, I Ketut Eko Susila Artha Permana saat dikonfirmasi, Selasa (20/10).

Eko melanjutkan, penyebab kebakaran masih dilakukan penyelidikan pihak kepolisian. Namun, diduga disebabkan adanya korsleting listrik. “Astungkara tidak ada korban jiwa,” tandasnya. 

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Teja Bhusana menyampaikan, berdasarkan pemutakhiran data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), awal musim hujan di Bali bergeser sekitar satu bulan dari kondisi normal.

“Update terakhir dari BMKG kan sampai bulan sampai awal November ini. Sudah November baru masuk musim hujan. Secara bertahap begitu. Kalau tahun sebelumnya ini sudah masuk musim hujan, jadi mundur. Dari normal mundur, mundur 1 bulan,” ujar Teja Bhusana, Selasa (20/10). 

Teja membenarkan dampak fenomena iklim ini memicu peningkatan insiden kekeringan serta kebakaran di lapangan yang terjadi hampir setiap hari selama musim kemarau. “Oh, sering. Setiap hari,” tegasnya saat dikonfirmasi mengenai laporan kekeringan dan kebakaran hutan.

Berdasarkan Laporan Situasi Mingguan BPBD Provinsi Bali periode 12 hingga 18 Oktober 2026 pukul 18.00 WITA, tercatat sebanyak 16 kejadian bencana melanda wilayah Bali.

Insiden tersebut didominasi oleh 10 peristiwa kebakaran hutan dan lahan, 4 kebakaran gedung dan pemukiman, serta 2 kejadian cuaca ekstrem berupa angin kencang.

Secara sebaran wilayah, Kabupaten Karangasem mencatatkan angka kejadian bencana tertinggi yakni sebanyak 6 kejadian, disusul Kabupaten Buleleng dengan 4 kejadian, dan Kabupaten Jembrana dengan 2 kejadian.

Sementara itu, Kabupaten Badung, Tabanan, Klungkung, serta Kota Denpasar masing-masing mencatatkan 1 kejadian bencana.

Untuk mengatasi ancaman krisis air bersih yang masih berlangsung di masyarakat, BPBD Provinsi Bali bersama Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dinas PUPRKIM Provinsi Bali telah menyalurkan bantuan air bersih dengan total volume mencapai 177.500 liter.

Pasokan air tersebut didistribusikan ke Kabupaten Tabanan sebanyak 62.500 liter, Buleleng sebesar 56.000 liter, Klungkung sebesar 30.000 liter, Jembrana sebanyak 24.000 liter, dan Karangasem sebesar 5.000 liter.

Meskipun ancaman karhutla dan keterbatasan air bersih masih berpotensi terjadi hingga memasuki transisi musim hujan November mendatang, BPBD Provinsi Bali memastikan situasi kebencanaan secara umum di seluruh wilayah Bali tetap terkendali tanpa mencatatkan dampak masif maupun korban jiwa.

Kabut Asap Karhutla

BPBD Provinsi Bali memastikan kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari Kalimantan maupun wilayah lain belum masuk ke wilayah Bali.

Masyarakat diimbau untuk tidak panik terkait penurunan kualitas udara yang belakangan ini dikeluhkan warga Kota Denpasar dan sekitarnya.

Teja Bhusana menjelaskan, berdasarkan arah angin dan hasil koordinasi dengan BMKG, secara logis Bali tidak terdampak sebaran asap karhutla saat ini. 

“Sebenarnya kalau seharusnya sih tidak ada ya karena sekarang kan kita masih musim kemarau. Berarti angin timur. Kalau angin timur, kalau Kalimantan di utara. Logikanya ke barat asapnya. Makanya Malaysia, Singapura protes. Nah, kalau di Jabodetabek itu memang agak di barat. Tapi kalau di Bali belum ada, tadi koordinasi dengan BMKG, belum ada,” ujar Teja Bhusana. 

Ia menambahkan, BMKG Stasiun Induk hingga kini belum memantau adanya pergerakan kabut asap Karhutla yang melintas atau masuk ke ruang udara Bali.

“Tapi kalau yang di induknya bilang sudah enggak ada, belum ada masuk ke sini ke Bali karhutla Kalimantan,” tegasnya.

Mengenai keluhan warga terkait indeks kualitas udara di Denpasar yang menyentuh angka 113 dengan kategori tidak sehat dan tampak berkabut, BPBD menyebut kondisi tersebut tidak serta-merta disebabkan oleh Karhutla.

Teja mengungkapkan bahwa indeks kualitas udara berada di bawah wewenang Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun secara umum kondisi tersebut biasanya dipicu oleh pencemaran emisi lokal.

“Kalau masalah indeks kualitas udara, itu tiang (saya) tidak tahu, nanti bisa saja bukan dari Karhutla? Memang dari kualitas di Bali itu, bukan karena karhutla, kan bisa saja. Nah, itu ranahnya lingkungan hidup,” terangnya.

Saat ditanya mengenai faktor utama penyebab buruknya kualitas udara di Bali yang sering terjadi, ia menjelaskan bahwa emisi kendaraan dan aktivitas pembangkit listrik biasanya menjadi penyumbang terbesar.

“Biasanya kan itu, karena apa namanya, emisi pencemaran pembangkit sama kendaraan bermotor,” tandasnya. 

Pihak BPBD Provinsi Bali terus berkoordinasi dengan BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memantau perkembangan kualitas udara serta mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan. 

Pemprov Kucurkan Rp 347,5 Juta untuk Pemulihan Bencana di Buleleng

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mencairkan Dana Bantuan Sosial senilai Rp 347,5 juta.

Dana tersebut dialokasikan khusus untuk meringankan beban warga terdampak musibah di Kabupaten Buleleng. 

Dana yang bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) ini disalurkan untuk tiga sektor utama, yaitu pembenahan hunian warga, penyokong sektor perekonomian masyarakat, hingga renovasi fasilitas tempat ibadah yang mengalami kerusakan.

Kalaksa BPBD Provinsi Bali, I Gede Teja menyampaikan, bantuan kali ini diserahkan untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana maupun musibah. Total bantuan yang disalurkan di Buleleng menyasar 27 penerima manfaat yang terbagi ke dalam tiga kategori penanganan.

“Tadi BPBD Provinsi menyerahkan bantuan sosial korban bencana di Kabupaten Buleleng,” ujar Teja, Selasa (20/10).

Jika dilihat berdasarkan rincian penyaluran, sebagian besar alokasi dana diprioritaskan untuk pemulihan tempat tinggal masyarakat, yakni sebesar Rp 296,5 juta untuk perbaikan 22 unit rumah.

Selain itu, pemerintah juga mengucurkan bantuan penguatan ekonomi sebesar Rp 31 juta bagi empat penerima untuk memulihkan mata pencaharian, serta dana perbaikan satu tempat suci atau tempat ibadah senilai Rp 20 juta.

Gede Teja menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Menurutnya, kejadian bencana di wilayah Bali terbilang dinamis dan dapat terjadi sewaktu-waktu sepanjang tahun, sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai dengan kondisi serta kemampuan daerah.

Sikap sigap ini juga tak lepas dari instruksi pimpinan daerah agar BPBD senantiasa membangun kerja sama yang erat dengan BPBD di tingkat kabupaten maupun kota.

“Setiap bulan ada saja masyarakat Bali yang terdampak bencana ataupun musibah. Pemerintah Provinsi Bali selalu memonitor dan siap membantu masyarakat. Bapak Gubernur selalu memberi arahan agar kami mengusahakan untuk selalu hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana,” jelasnya.

Lebih lanjut, dukungan dari Pemprov dipandang sangat krusial, terlebih ketika ruang gerak atau kemampuan fiskal di tingkat kabupaten/kota belum memadai untuk membantu seluruh warga terdampak. Melalui skema pendampingan dan kolaborasi, proses rehabilitasi kehidupan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih optimal. 

“Bila kapasitas fiskal kabupaten/kota kurang memadai, Pemerintah Provinsi pasti selalu hadir membackup, dengan harapan semua masyarakat dapat dibantu,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2026, total akumulasi bantuan yang telah dikucurkan kepada korban bencana di seluruh wilayah Bali sudah mendekati angka Rp 11 miliar.

Penanganan dampak bencana tersebut sebagian besar dijalankan melalui pola sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah setempat. Dari seluruh wilayah di Bali, Kabupaten Badung menjadi satu-satunya daerah yang sejauh ini mampu menanggulangi dampak bencana secara mandiri, sedangkan penanganan di wilayah lainnya masih membutuhkan kerja sama dengan Pemprov Bali.

Melalui kucuran bantuan BTT ini, warga Buleleng diharapkan dapat segera memperbaiki hunian yang rusak, memulihkan sarana penunjang perekonomian, serta mengfungsikan kembali tempat ibadah yang terdampak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya cepat pemerintah dalam merespons kebutuhan riil masyarakat pascabencana di lapangan. (*)