Pengamanan Aksi Demo di Jakarta Pusat
Sebanyak 18.504 personel aparat keamanan disiagakan untuk mengamankan aksi demo yang digelar di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis (27/8/2026). Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P Hutagalung menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan secara berlapis guna memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
“Kami hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi,” kata Reynold dalam keterangannya, Kamis.
Polisi dalam hal ini membagi pengamanan dengan beberapa zona. Zona 1 merupakan di kawasan ring 1 Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat. Kemudian, zona 2 meliputi sejumlah titik di sekitar kompleks DPR/MPR RI hingga Fly Over Semanggi. Zona 3 mencakup Pintu Escape SPARK, TVRI, TL Hotel Mulia dan TL Asia Afrika. Selanjutnya, zona 4 meliputi kawasan Gerbang Pancasila, sementara zona 5 mencakup Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR hingga Gedung LHK. Adapun zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga dan Ladokgi Atas. Personel juga disiagakan di kawasan Bundaran HI dan Dukuh Atas untuk mengantisipasi pergerakan massa serta dampak terhadap arus lalu lintas.
Di sisi lain, Reynold mengatakan dalam pengamanan tersebut, aparat pengamanan tidak akan dibekali senjata api (senpi) maupun senjata tajam (sajam). Hal tersebut sebagai bentuk komitmen Polri mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam memberikan pelayanan serta pengamanan aksi unjuk rasa.
“Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat,” ucapnya.
Selain pengamanan, polisi juga menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi demo meski bersifat situasional. “Untuk pengguna jalan, kami mengimbau agar menghindari sementara titik-titik yang menjadi lokasi aksi apabila terjadi kepadatan. Ikuti arahan petugas di lapangan dan gunakan jalur alternatif. Rekayasa atau pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai perkembangan di lapangan,” katanya.
Lebih lanjut, Reynold mengatakan pihaknya juga mengimbau massa aksi tidak melakukan tindakan anarkis maupun merusak fasilitas umum. “Kami mengajak seluruh elemen yang terlibat untuk bersama-sama menjaga Jakarta Pusat tetap aman dan kondusif. Mari kita kawal penyampaian aspirasi ini agar berjalan dengan tertib, damai, dan tidak mengganggu keamanan maupun aktivitas masyarakat,” tukasnya.
Empat Kelompok Demo Siap Kepung DPR
Sedikitnya empat kelompok dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Masing-masing kelompok membawa agenda dan tuntutan yang berbeda. Selain aksi unjuk rasa, keberadaan massa dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Kepolisian dapat melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila massa memenuhi ruas jalan di sekitar lokasi aksi.
Empat kelompok yang dijadwalkan menggelar aksi di kawasan DPR/MPR RI yakni:
* Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4)
* Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM)
* Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)
* Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB)
Tuntutan AMPB
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan membawa dua tuntutan dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Pertama, AMPB mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, kelompok tersebut meminta penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam aksi tersebut, AMPB juga telah menyiapkan berbagai atribut untuk menyampaikan tuntutannya.
RMP4 Dukung Program Pemerintah
Berbeda dengan AMPB, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) datang dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dengan agenda menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah. Salah satu program yang menjadi perhatian RMP4 adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Kelompok tersebut mendukung keberlanjutan program MBG, namun meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
GERAM Bawa 10 Tuntutan
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) juga dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Aksi GERAM dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB dengan mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia. Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil diperkirakan ikut dalam aksi tersebut. Berikut 10 tuntutan yang dibawa GERAM:
* Meminta Prabowo-Gibran diadili.
* Menghentikan KDMP dan MBG.
* Menolak pajak yang membebani rakyat.
* Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis.
* Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh.
* Menetapkan bencana Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional.
* Memenuhi hak pekerja rumah tangga.
* Menghentikan demiliterisasi dan pembangunan batalyon.
* Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis.
* Menyita aset hasil korupsi.
AMDB Bawa Tuntutan soal Korupsi dan Harga Pangan
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) juga membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi dan kondisi ekonomi masyarakat. Tuntutan mereka antara lain mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menerapkan hukuman mati bagi koruptor, serta menurunkan harga kebutuhan pokok. “[Poin tuntutan] mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, hukum mati koruptor, dan turunkan harga kebutuhan pokok,” kata Yusuf saat dikonfirmasi, Selasa (25/8/2026).
Sebelum bergerak ke Jakarta, sekitar 2.000 warga dijadwalkan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).
