Perubahan Strategis di Sektor Kecerdasan Buatan Prancis
Prancis mengambil langkah strategis dengan menghentikan penggunaan perangkat kecerdasan buatan (AI) yang disediakan oleh Palantir dan beralih ke penyedia teknologi lokal, ChapsVision. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kendali nasional atas infrastruktur data sensitif di sektor intelijen. Perubahan ini juga mencerminkan dorongan lebih luas di Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada sistem digital yang selama ini didominasi oleh perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS).
Pergantian vendor teknologi ini tidak hanya sekadar perubahan biasa, tetapi menunjukkan meningkatnya ketegangan geopolitik di sektor data dan AI. Di tengah dominasi perusahaan teknologi AS yang terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg, isu kedaulatan digital kini menjadi agenda utama negara-negara Eropa yang khawatir akan kontrol eksternal atas sistem keamanan mereka.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menegaskan bahwa negaranya tidak bisa lagi bergantung pada teknologi asing untuk urusan sensitif negara. Ia menyatakan, “Kami harus menggunakan model AI kami sendiri; kami tidak dapat menerima ketergantungan strategis baru di ruang digital dan kami tidak bisa bergantung pada alat yang dikembangkan oleh kekuatan asing. Prancis harus memiliki alatnya sendiri.”
Penggantian Sistem Intelijen DGSI
Keputusan tersebut berdampak langsung pada badan intelijen domestik DGSI yang akan mengganti sistem Palantir dengan teknologi ChapsVision. Namun, pemerintah mengakui bahwa transisi ini tidak akan berlangsung cepat karena kontrak jangka panjang dengan Palantir baru diperbarui pada 2025, sehingga proses migrasi diperkirakan memakan waktu beberapa tahun.
Lecornu menekankan bahwa ketergantungan pada teknologi asing membawa risiko strategis jangka panjang. Menurutnya, “Prancis harus membangun kemandirian yang nyata dan tidak bergantung pada itikad baik sejumlah mitra yang sewaktu-waktu dapat menutup akses terhadap kecerdasan buatan,” sebagai peringatan terhadap potensi kontrol akses teknologi oleh pihak luar.
ChapsVision Sebagai Fondasi Baru
ChapsVision, perusahaan teknologi Prancis yang berdiri pada 2019, kini diposisikan sebagai fondasi baru sistem analitik data sektor publik. Perusahaan ini mencatat pendapatan sekitar 200 juta euro (sekitar Rp 4,106 triliun dengan kurs Rp 20.530 per euro) pada 2025, jauh di bawah Palantir yang membukukan sekitar USD 4,5 miliar (sekitar Rp 80,235 triliun dengan kurs Rp 17.830 per dolar AS), namun dianggap lebih strategis dalam konteks kedaulatan nasional.
Dalam pernyataan resminya, ChapsVision menyebut bahwa perusahaan tersebut akan menjadi “fondasi teknologi” bagi berbagai lembaga publik dalam kebutuhan pemrosesan data yang bersifat kritis. Teknologi yang dikembangkan, mencakup pengumpulan dan analisis data, juga disebut telah menarik perhatian badan keamanan dalam negeri Jerman, BfV, yang dikabarkan mulai mengadopsinya dalam skala terbatas.
Peninjauan Terhadap Palantir di Eropa
Gelombang peninjauan terhadap Palantir tidak hanya terjadi di Prancis. Jerman dilaporkan telah menghentikan penggunaan sistem perusahaan tersebut di sektor militer, sementara Inggris tengah mengevaluasi kontrak data senilai £330 juta (sekitar Rp 7,831 triliun) untuk National Health Service di tengah tekanan politik.
Di London, Wali Kota Sadiq Khan bahkan memblokir kontrak potensial senilai £50 juta (sekitar Rp 1,187 triliun) dengan Metropolitan Police, memicu respons hukum dari Palantir. Situasi ini memperlihatkan meningkatnya resistensi Eropa terhadap dominasi teknologi data asal AS dalam sektor publik.
Investasi untuk Ekosistem AI Nasional
Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah Prancis juga menyiapkan investasi €655 juta (sekitar Rp 13,44 triliun) untuk memperkuat ekosistem AI nasional, termasuk pengembangan chatbot layanan publik terpadu serta sistem kesehatan digital melalui Ameli (portal layanan asuransi kesehatan publik Prancis). Langkah ini diperkuat dengan penggunaan model dari startup lokal seperti Mistral AI untuk mendukung layanan administratif negara.
Dengan keputusan ini, Prancis tidak hanya mengganti penyedia teknologi, tetapi sedang membangun ulang arsitektur kekuasaan digitalnya sendiri. Pergeseran ini menandai babak baru dalam kompetisi global AI, di mana isu utama bukan lagi inovasi semata, tetapi siapa yang mengendalikan infrastruktur data yang menopang negara modern.
