Perubahan iklim menjadi isu yang semakin nyata dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Namun, penjelasannya sering kali bersifat teknis dan kompleks, membuat banyak kalangan, terutama anak-anak usia sekolah dasar, kesulitan memahaminya. Untuk mengatasi hal ini, para peneliti dari Indonesia dan Australia melakukan kolaborasi dalam merancang permainan edukatif berbasis board games sebagai media pembelajaran yang lebih mudah dipahami dan menyenangkan.
Uji coba permainan ini dilakukan di Nusa Tenggara Timur (NTT), melibatkan anak-anak usia sekolah. Temuan riset tersebut dibahas secara komprehensif dalam diskusi bertajuk “Shaping Climate Resilience Policy Through Inclusive Research” yang digelar di Lounge Indonesiadiscover.com, Selasa (26/5). Yusra Tebe, Ahli Manajemen Risiko Bencana dari PREDIKT, menegaskan bahwa pemahaman tentang perubahan iklim di kalangan peserta didik, guru, bahkan pengambil kebijakan masih rendah. Masih ada yang meragukan kenyataan perubahan iklim itu sendiri.
Ia menambahkan, meskipun Indonesia sudah memiliki panduan tentang perubahan iklim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), belum dapat diimplementasikan secara merata di seluruh sekolah. Karena itu, pendekatan board games dipilih sebagai jembatan antara teori dan praktik. Yang menarik, permainan ini tidak dirancang secara sepihak—melainkan dikembangkan bersama oleh anak-anak di NTT dan anak-anak di Sekolah Harkaway, Victoria, Australia.
Menurut Yusra, board games digunakan agar anak-anak dan guru bisa belajar perubahan iklim melalui permainan sehingga lebih menyenangkan. Dengan demikian, teori dan aplikasi bisa lebih mudah dipahami. Ia menjelaskan bahwa anak-anak menjadi fokus utama edukasi ini karena mereka adalah penentu arah masa depan, bukan orang dewasa yang sudah terlalu tenggelam dalam kesibukan sehari-hari.
Reny Rebeka Haning, Senior Specialist Perlindungan Anak dan Advokasi ChildFund, menekankan bahwa dalam lensa perlindungan anak, anak-anak harus ditempatkan sebagai pusat dari seluruh isu perubahan iklim karena merekalah yang paling merasakan dampaknya secara langsung. Ia mencontohkan dua situasi nyata di NTT: pertama, anak-anak dari keluarga nelayan terdampak secara tidak langsung akibat penurunan hasil tangkapan laut. Kedua, ada sekolah di NTT yang terpaksa diliburkan karena cuaca panas ekstrem.
Reny juga menyebutkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas menanggung beban yang lebih berat. Uji coba yang dilakukan PREDIKT di Sekolah Luar Biasa (SLB) membuktikan bahwa anak-anak di sana mampu menceritakan pengalaman mereka tentang dampak perubahan iklim secara gamblang. Ia menegaskan bahwa anak-anak disabilitas punya kerentanan ganda, sehingga ketika mereka dilibatkan, mereka bisa menceritakan yang mereka rasakan, yang bisa menjadi hal penting untuk dimasukkan dalam literasi perubahan iklim.
Dari perspektif Australia, Leigh Johnson, Kepala Sekolah Dasar Harkaway, Victoria, mengungkapkan temuan yang mengejutkan: tantangan yang dihadapi siswa dalam memahami dan merespons perubahan iklim ternyata tidak jauh berbeda antara Indonesia dan Australia. Bahkan, ia menyebut Indonesia lebih maju dalam hal ini. Ia menambahkan bahwa para siswa jadi memahami bahwa mereka tidak sendirian—bahwa persoalan ini terjadi lebih luas dari lingkungan mereka sendiri.
Prof. Dr. Yudi Darma, Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), menyebut bahwa bottleneck terbesar justru ada di ekosistem kampus. Selama ini, peneliti dan dosen cenderung melakukan riset tanpa menjangkau kebutuhan riil masyarakat. Ia menekankan bahwa anak-anak usia dini harus diajarkan untuk melihat masalah di sekitar dan memikirkan solusi. Kemendikti Saintek telah meluncurkan sejumlah program, seperti SEMESTA, IN SAINTEK, serta BESTARI SAINTEK yang dirancang dengan pendekatan relevan bagi kondisi Indonesia.
Dari sisi kebijakan, anggota DPR RI Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah, menilai penguatan pendidikan perubahan iklim membutuhkan komitmen anggaran sekaligus konsistensi kebijakan pendidikan. Menurutnya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan regulasi yang dapat menjadi pijakan. Ia menekankan bahwa integrasi perubahan iklim ke dalam pendidikan tidak boleh berhenti di tingkat SD saja, melainkan harus konsisten hingga SMP dan SMA.
Ledia juga menyoroti pentingnya kesiapan guru sebagai ujung tombak perubahan perilaku, mulai dari siswa hingga orang tua. Selain kurikulum, ia menyoroti aspek yang kerap luput dari perhatian: standarisasi infrastruktur sekolah. Bangunan sekolah yang tidak adaptif terhadap iklim lokal turut menghambat proses belajar anak. Saat ini, Komisi X tengah menggarap revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurutnya, penguatan pendidikan perubahan iklim membutuhkan komitmen jangka panjang dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan.
