Instruksi Kapolda Lampung Menuai Pro dan Kontra
Instruksi yang dikeluarkan oleh Kapolda Lampung, Irjen Helfi Assegaf, untuk menembak pelaku begal di tempat telah memicu perdebatan luas di masyarakat. Perintah ini mengundang kritik dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional seperti Amnesty International Indonesia. Di sisi lain, beberapa tokoh seperti pengacara Hotman Paris Hutapea dan anggota DPR Ahmad Sahroni justru memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut.
Menteri HAM Mengkritik Kebijakan Tembak di Tempat
Pernyataan Kapolda Lampung tentang tidak memberikan toleransi bagi pelaku begal langsung mendapat tanggapan tegas dari Menteri HAM, Natalius Pigai. Pigai menilai bahwa instruksi penembakan langsung tanpa proses hukum yang jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.
“Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat,” ujar Pigai dalam pernyataannya. Ia menekankan bahwa penembakan di tempat bukan solusi yang tepat karena dapat melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.
Amnesty International Menyampaikan Kekhawatiran
Amnesty International Indonesia juga menyampaikan kritik terhadap instruksi Kapolda Lampung. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, menilai kebijakan tersebut sangat berbahaya karena berpotensi memicu pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing).
“Kami mengecam instruksi tembak oleh Kapolda Lampung. Tindakan tersebut berpotensi memicu pembunuhan di luar hukum,” ujar Wirya. Ia menegaskan bahwa meskipun pembegalan merupakan kejahatan serius, tindakan tembak di tempat bukanlah solusi yang sesuai dengan aturan hukum.
Wirya juga merujuk pada Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan senjata api oleh polisi. Dalam aturan tersebut, senjata api hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dan bersifat melumpuhkan, bukan untuk membunuh.
Selain itu, ia menyoroti dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, terhadap instruksi tersebut. Menurut Wirya, dukungan ini bertentangan dengan fungsi DPR sebagai pengawas institusi kepolisian agar tetap berada di koridor hukum.
Ahmad Sahroni Berbeda Pendapat dengan Menteri HAM
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Pigai. Sahroni mengunggah pernyataan sikapnya di Instagram pribadinya, menyatakan bahwa begal wajib ditindak dengan tembakan terukur, bukan tembak mematikan.
“Begal wajib di tindak dengan tembakan terukur bukan tembak mematikan itu sy ga setuju,” tulis Sahroni dalam unggahannya. Ia menilai bahwa Menteri HAM lebih baik fokus pada perlindungan hak-hak masyarakat yang menjadi korban daripada mengurusi teknis penindakan terhadap pelaku kejahatan.
Sahroni juga mempertanyakan dasar kewenangan Pigai dalam memberikan instruksi teknis kepada aparat kepolisian di lapangan. “Dasar apa dia perintah-perintah melarang tembak di tempat?” tanya Sahroni.
Hotman Paris Kesal dengan Sikap Pigai
Tidak hanya Sahroni, pengacara ternama Hotman Paris Hutapea juga menyampaikan kegeramannya terhadap sikap Pigai. Menurut Hotman, seharusnya Pigai tidak bersikap seolah melindungi pelaku begal dengan melarang polisi bertindak tegas.
“Halo Pak Pigai Menteri HAM, sudah waktunya Anda mikir lagi, apa Anda cocok menjadi Menteri HAM, gua kesal sama lo,” kata Hotman dalam video di Instagramnya. Ia membandingkan kinerja Pigai dengan tim Hotman 911, yang telah banyak membela korban-korban pelanggaran HAM.
Hotman juga menyampaikan pendukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak lantas membenarkan pendapat Pigai yang menurutnya ngawur. “Hey hati-hati lo ngomong ya. Saya ini pendukung berat Prabowo. Saya itu berusaha mengdukung Prabowo agar sukses, tapi bukan berarti saya membantu pendapat-pendapat anda yang konyol.”
Penutup
Perdebatan mengenai instruksi Kapolda Lampung untuk menembak pelaku begal di tempat terus berlangsung. Meskipun ada kritik dari lembaga internasional dan menteri HAM, ada juga dukungan dari kalangan pengacara dan politikus. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keseimbangan antara keamanan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.
