Peran Sensus Ekonomi 2026 dalam Memetakan Kondisi Usaha
Perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak terlepas dari peran masyarakat yang aktif bekerja dan menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Tenaga kerja menjadi penggerak utama roda perekonomian, baik melalui sektor formal maupun informal. Karena itu, keberadaan angkatan kerja memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2026 di NTT sebesar 76,94 persen. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,13 persen poin jika dibandingkan Februari 2025 yaitu sebesar 75,81 persen. Sebanyak 100 ribu penduduk usia kerja di NTT masuk sebagai angkatan kerja pada Februari 2026.
TPAK merupakan indikator yang dapat menggambarkan besarnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan status pekerjaan, kegiatan penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Mayoritas pekerja di NTT masih berada pada sektor informal. Berdasarkan data Sakernas Februari 2026 yang dirilis oleh BPS, tercatat penduduk yang bekerja pada sektor informal di NTT sebanyak 2,32 juta jiwa atau sebesar 75,28 persen.
Tren pekerja informal di NTT ini mengalami peningkatan sejak Februari 2024 hingga Februari 2026. Pada Februari 2024 tercatat pekerja informal di NTT sebanyak 2,20 juta jiwa atau sebesar 74,17 persen dan pada Februari 2025 sebesar 2,22 juta jiwa atau 74,42 persen. Struktur ketenagakerjaan di NTT masih didominasi oleh pekerjaan yang bersifat informal, seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian, pekerja keluarga/tidak dibayar.
Peningkatan proporsi pekerja informal dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja formal belum mampu mengimbangi kebutuhan dari angkatan kerja yang ada di NTT. Sektor informal bagaikan oase di padang gurun. Pintu masuknya yang relatif mudah dimasuki oleh masyarakat membuat penyerapan tenaga kerja di sektor ini menjadi sangat besar. Namun di balik kemudahan tersebut, para pekerja sektor informal umumnya masih menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan perlindungan sosial, tidak adanya jaminan kerja, serta ketidakpastian pendapatan, dan sebagainya.
Sebagai pendekatan untuk penghitungan pendapatan/penghasilan bersih pekerja di sektor informal, BPS menggunakan data pendapatan untuk pekerja nonburuh yang terdiri dari pekerja yang berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di nonpertanian. Di tahun 2025, rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal sebesar 1,32 juta rupiah. Jika ditinjau berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Kabupaten Belu menjadi wilayah dengan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja sektor informal terbesar yaitu 2,24 juta rupiah dan Kabupaten Alor menjadi wilayah dengan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja sektor informal terkecil yaitu 0,94 juta rupiah.
Hal ini menunjukkan, antar wilayah kabupaten/kota di NTT masih terdapat kesenjangan rata-rata pendapatan bersih sebulan bagi pekerja informal. Di balik ekonomi NTT, ada jutaan pekerja informal yang setiap hari menjaga roda perekonomian tetap berputar. Mulai dari pedagang kecil, pengemudi, petani, nelayan, hingga pelaku usaha rumahan, mereka menjadi penopang kehidupan banyak keluarga. Namun di tengah peran besarnya, para pekerja informal masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pendapatan yang tidak menentu, minimnya perlindungan sosial, hingga ketidakpastian pekerjaan.
Karena itu, kehadiran pemerintah sebagai pengambil kebijakan menjadi sangat penting. Pekerja informal juga perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang setara seperti pekerja di sektor formal. Faktanya, sebagian besar pekerja di NTT menggantungkan hidup pada sektor informal ini. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pekerja informal bukan lagi sekadar pelengkap ekonomi, melainkan bagian utama dari perekonomian NTT. Sudah saatnya pekerja sektor informal memperoleh kesempatan, perlindungan, dan akses yang lebih setara untuk berkembang dan hidup lebih sejahtera.
Sebagai upaya pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, diperlukan data yang akurat dan menyeluruh mengenai kondisi para pelaku usaha, termasuk mereka yang bergerak di sektor informal. Data tersebut menjadi landasan penting untuk menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik menetapkan bahwa BPS adalah lembaga negara yang diberikan tanggung jawab sebagai penyelenggara statistik dasar.
Salah satu kegiatan besar yang sudah di depan mata yaitu Sensus Ekonomi. Sensus Ekonomi adalah kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha/perusahaan yang berada di Indonesia yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka 6. Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap usaha dimana salah satunya adalah sektor informal itu sendiri. Selain itu, data yang dihasilkan akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis.
Pada tanggal 1 Mei – 31 Juli 2026, usaha/perusahaan besar dan menengah akan mendapatkan WhatsApp (WA)/email untuk mengisi kuesioner secara mandiri (online). Pada tanggal 15 Juni – 31 Agustus 2026, bagi semua usaha/perusahaan yang belum memperoleh WhatsApp (WA)/email untuk pengisian secara mandiri, maka pendataan akan dilakukan secara langsung oleh petugas SE2026. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan cara menyiapkan informasi dasar terkait usaha/perusahaan anda dan terima kedatangan petugas sensus. Berikan jawaban kepada petugas atau isi kuesioner online secara mandiri.
