Sistem Kesehatan Terpadu Thailand yang Menjadi Contoh
Thailand memiliki sistem kesehatan yang sangat terintegrasi, mampu memantau kesehatan warga hingga ke tingkat desa. Pembangunan infrastruktur kesehatan yang merata dan kemampuan pemerintah dalam merespons wabah menjadi faktor utama keberhasilan ini. Selain itu, Thailand juga memastikan bahwa layanan kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh warga, termasuk para pekerja migran.
Pembangunan infrastruktur kesehatan di Asia Tenggara meningkat pesat selama pandemi COVID-19, termasuk di Indonesia dan Thailand. Di Indonesia, laboratorium rujukan COVID-19 bertambah lebih dari 600 lab selama kurun 2020-2021. Layanan pemantauan penyakit (surveilans) dan konsultasi kesehatan daring juga semakin marak, terutama di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Sayangnya, perkembangan ini tidak merata, terutama di daerah-daerah terluar Indonesia.
Beda halnya dengan Thailand, yang memiliki sistem kesehatan yang jauh lebih maju. Selain membangun lebih dari 10 ribu laboratorium untuk penanganan virus Corona, mereka juga menciptakan sistem kesehatan terpadu yang mampu memantau kesehatan warga maupun penyebaran penyakit hingga ke pelosok daerah. Layanan ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga Thailand, tetapi juga para pekerja migran.
Penelitian menunjukkan bahwa sistem kesehatan terpadu di Thailand meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan warga dalam menghadapi wabah. Contohnya adalah kemampuan Thailand dalam melacak gelombang baru kasus COVID-19 pada pertengahan 2025, dengan jumlah kasus mencapai 374 ribu dan 84 kematian. Meski merupakan salah satu negara pertama yang melaporkan temuan kasus, Thailand berhasil keluar dari gelombang pertama pandemi kurang dari enam bulan—dengan 96% kesembuhan dari 3.195 kasus infeksi saat itu.
Kesiapan pemerintah dan sikap kooperatif masyarakat menjadi kunci dalam penanganan pandemi. Berbeda dengan Indonesia, pemerintah dan warga Thailand cenderung tidak menyangkal atau menyepelekan dampak virus Corona. Sejak awal, Kemenkesmas Thailand membentuk Pusat Administrasi Situasi COVID-19 alias Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) Thailand. CCSA bertanggung jawab menangani pandemi secara menyeluruh, termasuk memadankan instruksi tanggap darurat ke semua lembaga terkait dan menyampaikan komunikasi publik secara jelas dan konsisten.
Layanan Kesehatan Digital sebagai Penghubung
Untuk memantau penularan penyakit dan kondisi kesehatan masyarakat, pemerintah Thailand membangun sistem pemantauan yang terintegrasi antara daerah dengan pusat. Mereka memanfaatkan perangkat digital masyarakat seperti laptop, komputer, ponsel, dan TV pintar untuk mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan secara real time.
Pengumpulan data dilakukan lewat aplikasi seperti MorChana dan Mohpromt—yang menjangkau sekitar 36 juta warga (hampir separuh populasi Thailand), termasuk pekerja migran. Melalui kedua aplikasi ini, warga melaporkan gejala secara mandiri dan mengisi formulir kondisi kesehatan secara rutin. MorChana melacak pergerakan masyarakat menggunakan GPS dan bluetooth dari perangkat digital warga. Ketika seseorang terdeteksi berada dekat pasien positif atau di zona merah, sistem secara otomatis menandai status kesehatan mereka sebagai “berisiko” secara real time.
Adapun Mohpromt melacak data vaksinasi dan rekam medis elektronik (EHR) warga. Aplikasi ini bisa diakses dokter kapan pun warga berkunjung ke fasilitas kesehatan. Untuk memadankan data kesehatan warga, Thailand membangun sistem pengawasan penyakit digital alias digital disease surveillance (DDS). Sistem DDS menghubungkan rumah sakit pemerintah maupun swasta dengan sistem kesehatan nasional. Hasil diagnosis penyakit di fasilitas kesehatan langsung masuk ke sistem nasional dalam hitungan detik.
Akses Layanan Kesehatan Hingga ke Desa
Seperti Thailand, pemerintah Indonesia telah mengembangkan tujuh aplikasi kesehatan selama pandemi, termasuk sistem kesehatan nasional (SatuSehat) yang terintegrasi dengan e-HAC dan Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP). Namun, upaya ini belum efektif dalam memantau penyebaran penyakit lintas daerah.
Perbedaan aturan di tiap daerah menyebabkan penerapan teknologi kesehatan di masing-masing wilayah berbeda-beda. Pemerintah daerah mengembangkan aplikasi kesehatan sendiri-sendiri, misalnya Pikobar (Jawa Barat), Sawarna (Kabupaten Bandung), dan PaPa Sulbar (Sulawesi Barat). Namun, deretan aplikasi tersebut hanya bisa digunakan di kawasan masing-masing, sehingga laporan penyebaran penyakit di daerah tidak dapat dipadankan dengan sistem kesehatan pusat.
Struktur kepulauan di Indonesia juga menyulitkan pemantauan penyakit secara merata. Hal ini diperparah oleh keterbatasan internet di daerah yang menghambat deteksi penyakit dan akses layanan kesehatan digital untuk warga. Padahal, kemudahan akses merupakan salah satu aspek terpenting dalam desain teknologi kesehatan.
Pemerintah Thailand Memastikan Akses Layanan Kesehatan Gratis
Pemerintah Thailand menyadari pentingnya akses layanan kesehatan. Mereka meluncurkan proyek Net Pracharat untuk meningkatkan akses internet ke ribuan desa di Thailand. Mereka bahkan menyediakan titik Wi-Fi gratis di pusat-pusat desa agar warga miskin yang tidak sanggup berlangganan internet tetap bisa mengakses layanan kesehatan digital.
Pemerintah Thailand memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Thailand (termasuk pekerja migran) yang bersumber dari pajak. Nama programnya adalah Universal Coverage Scheme (UHC) alias Skema Jaminan Kesehatan Universal—yang juga mencakup pengobatan selama pandemi. Petugas layanan kesehatan primer alias primary health care (PHC) ditugaskan untuk menjangkau tiap rumah tangga di pelosok desa Thailand dengan bantuan ribuan relawan lokal.
Petugas PHC memastikan seluruh protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah diterapkan oleh warga. Mereka juga memberikan pertolongan medis kepada masyarakat dengan cepat dan efisien.
Tantangan yang Harus Dibenahi di Indonesia
Belajar dari Thailand, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi Indonesia dalam penanganan wabah penyakit. Pemerataan layanan kesehatan dan internet menjadi kunci. Namun, sistem kesehatan terpadu yang baik harus dimulai dari kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menanggulangi wabah penyakit dan mementingkan warganya, termasuk para pendatang.
