Presiden Prabowo Subianto Hadiri Penyerahan Hasil Penyelamatan Keuangan Negara
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, hadir langsung dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun yang berasal dari denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan. Acara ini digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026). Capaian ini menjadi bagian dari total akumulasi penyelamatan uang negara selama 1,5 tahun pemerintahan Prabowo menjadi Rp31,3 triliun.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana hasil penyelamatan tersebut akan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya perbaikan infrastruktur pendidikan dan perumahan rakyat berpenghasilan rendah. “Total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun, ini angka yang sangat besar,” ujarnya.
Merujuk pada capaian tahun lalu di mana pemerintah memperbaiki 17.000 unit sekolah, Presiden memproyeksikan dana Rp31,3 triliun mampu menggandakan kapasitas renovasi tersebut hingga dua kali lipat dari alokasi APBN yang berjalan. “Kita bisa memperbaiki sekolah-sekolah kita. Tahun lalu, kita baru berhasil memperbaiki 17 ribu sekolah, berarti uang ini bisa dua kali lipat APBN, yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan,” paparnya.
Di sektor perumahan, dana tersebut diperkirakan cukup untuk merenovasi lebih dari 500.000 unit rumah, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan sekitar 2 juta warga berpenghasilan rendah. “Ini dapat memperbaiki 500 ribu rumah lebih, berarti bisa memberi manfaat kepada 2 juta rakyat kita berpenghasilan rendah,” ujar Prabowo.
“Bayangkan kalau tidak kita selamatkan, kalau tidak Satgas PKH bekerja dengan baik, uang ini hilang, uang ini tidak bisa dimanfaatkan oleh warga negara, oleh rakyat kita,” tegasnya.
Rincian Tiga Tahap Penyelamatan
Angka Rp31,3 triliun merupakan akumulasi dari tiga tahap penyelamatan yang berlangsung dalam rentang waktu kurang dari enam bulan. Presiden Prabowo merinci pencapaian tersebut secara kronologis:
Pertama, pada Oktober 2025, pemerintah berhasil menyelamatkan uang negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya.
“Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp13,255 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil dan turunannya,” ungkap Prabowo.Kedua, dua bulan berselang pada Desember 2025, kembali diselamatkan dana sebesar Rp6,625 triliun dari berbagai kasus korupsi.
Ketiga, penyelamatan terbaru hari ini senilai Rp11,4 triliun menjadi yang terbesar kedua setelah tahap pertama.
“Selang dua bulan kemudian, pada Desember 2025, kita kembali berhasil selamatkan uang Rp6,625 triliun dan hari ini, 10 April, kita berhasil menyelamatkan Rp11,420 triliun,” tambah Prabowo.
Secara kumulatif, komposisi penyelamatan uang negara dalam tiga tahap tersebut adalah sebagai berikut:
– Tahap pertama menyumbang porsi terbesar sebesar 42,3 persen dari total,
– Disusul tahap ketiga sebesar 36,5 persen,
– Dan tahap kedua sebesar 21,2 persen.
Pemulihan Kawasan Hutan
Di luar penyelamatan uang tunai, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk sejak Februari 2025 juga mencatatkan hasil signifikan dalam pemulihan kawasan hutan.
Untuk sektor perkebunan sawit, luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 5.888.260,07 hektare, sementara di sektor pertambangan seluas 10.257,22 hektare berhasil dipulihkan.
Dari total lahan yang dipulihkan tersebut, sebagian diserahkan kepada Kementerian Kehutanan berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain:
– Hutan produksi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat seluas 149.198,09 hektare;
– Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh seluas 510,03 hektare;
– Hutan Konservasi Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat seluas 105.072 hektare.
Sebagian lainnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara, serta PT Agrinas Palma Nusantara dengan total luasan 30.543,40 hektare.
Penegakan Hukum sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi
Jaksa Agung Burhanuddin menekankan bahwa kekuatan penegakan hukum merupakan kunci dalam memulihkan kerugian negara dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Penegakan hukum yang kuat, cerdas dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, menyehatkan iklim usaha dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi nasional,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen negara dalam melawan praktik penjarahan sumber daya alam.
“Negara tidak boleh kalah dari para mafia yang terus menghisap kekayaan hutan Indonesia. Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu,” pungkasnya.
