Peneliti Mengkritik Kebijakan Tidak Menaikkan Harga BBM
Seorang peneliti dari Lembaga Constra, Revan Fauzano, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah yang berpihak pada rakyat. Ia menilai kebijakan ini membantu menghindari gelombang ketidakpuasan yang bisa berujung pada gangguan stabilitas sosial dan politik.
“Keputusan untuk menahan kenaikan BBM di satu sisi sangat positif. Namun, yang perlu diingatkan adalah jangan sampai keputusan tersebut diambil karena dipandang populis dan sekedar menenangkan masyarakat,” ujar Revan dalam sebuah wawancara Jumat (3/4).
Ia menekankan bahwa keputusan tersebut sebaiknya tidak hanya dilakukan untuk menjaga citra pemerintah, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ekonomi dan politik yang lebih stabil.
Dua Sisi Keputusan Ini
Revan menjelaskan bahwa kebijakan ini dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu politik dan ekonomi. Dari perspektif politik, keputusan ini bisa dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas sosial. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti oleh gejolak sosial, mulai dari demonstrasi hingga instabilitas politik.
“Dalam konteks ini, menahan harga BBM adalah langkah preventif untuk menghindari eskalasi ketidakpuasan publik,” tambahnya.
Sementara itu, dari sisi ekonomi, Revan menyatakan bahwa situasi global saat ini memberikan tekanan terhadap harga BBM dunia. Hal ini berdampak pada kondisi fiskal negara. Menurutnya, menahan harga BBM bukanlah kebijakan tanpa biaya. Negara harus menanggung selisih antara harga pasar dan harga jual melalui subsidi energi.
Masalah Subsidi BBM
Revan menegaskan bahwa subsidi BBM sering kali tidak tepat sasaran. Kelompok masyarakat yang mampu, yang memiliki konsumsi energi lebih tinggi, justru menikmati porsi subsidi lebih besar dibandingkan kelompok miskin. Artinya, kebijakan yang tampak populis ini sesungguhnya mengandung ketimpangan tersembunyi.
Selain itu, pembengkakan subsidi energi juga berpotensi menekan anggaran negara. Dalam situasi fiskal terbatas, setiap rupiah yang dialokasikan untuk menahan harga BBM tidak digunakan untuk sektor lain yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur.
Dilema Pemerintah
Revan menyatakan bahwa pemerintah menghadapi dilema antara rasionalitas ekonomi dan kalkulasi politik. Kenaikan harga BBM bisa menjaga kesehatan fiskal dan mendorong efisiensi energi, tetapi risikonya adalah gejolak sosial yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, menahan harga BBM menjaga ketenangan dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menciptakan masalah struktural dalam jangka panjang.
Pentingnya Transparansi dan Komunikasi
Menurut Revan, transparansi dan komunikasi pemerintah menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan polemik tersebut. Ia menilai bahwa kunci dari menyelesaikan polemik tersebut adalah komunikasi politik yang jujur dan transparan.
“Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik bahwa subsidi BBM bukanlah kebijakan tanpa konsekuensi, melainkan pilihan yang mengandung trade-off besar terhadap masa depan ekonomi,” katanya.
Tanpa komunikasi yang kuat, setiap upaya reformasi akan selalu berhadapan dengan resistensi publik.
Masa Depan Kebijakan
Pada akhirnya, keputusan Prabowo menahan harga BBM mencerminkan realitas politik di negara berkembang, di mana stabilitas sering kali harus dibayar dengan kompromi ekonomi.
“Pertanyaannya bukan apakah kebijakan ini benar atau salah, melainkan apakah pemerintah mampu mengelola konsekuensinya dan berani melakukan reformasi lanjutan,” kata Revan.
Dia menekankan bahwa jika kebijakan ini terus dipertahankan tanpa diiringi reformasi yang terukur, maka implikasinya tidak hanya berhenti pada tekanan fiskal, tetapi juga akan membentuk lanskap politik pemerintahan Prabowo Subianto secara lebih luas.
Akibat Jangka Panjang
Dalam jangka pendek, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen konsolidasi dukungan dan peredam potensi disrupsi sosial. Namun, dalam jangka panjang, akumulasi beban ekonomi berisiko menggerus legitimasi politik pemerintah, terutama jika publik mulai merasakan dampak turunan di sektor lain.
“Kemudian keputusan ini juga akan menjadi penanda penting dalam pembentukan legasi politik Prabowo, apakah dipersepsikan sebagai strategi stabilisasi yang cermat, atau justru sebagai kompromi politik jangka pendek yang mengorbankan keberlanjutan kebijakan,” ungkap Revan.
