Pemprov Bengkulu Berupaya Efisiensi BBM dengan WFA dan Perampingan OPD
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus melakukan berbagai langkah efisiensi, khususnya dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Salah satu strategi yang diambil adalah penerapan Work From Anywhere (WFA) serta rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyebut kebijakan WFA ini dapat menghemat penggunaan BBM sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam mengurangi pengeluaran, khususnya belanja pegawai, dan akan terus dilanjutkan.
Selain itu, Pemprov Bengkulu juga mengupayakan penekanan belanja pegawai sebesar 30 persen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Menurut Helmi, pihaknya memahami bahwa ketentuan pembatasan belanja pegawai 30 persen akan berlaku efektif, sehingga diperlukan penyesuaian dalam waktu kurang dari satu tahun.
Langkah Perampingan OPD
Sebagai langkah konkret, Pemprov Bengkulu juga tengah menyiapkan perampingan OPD. Kebijakan ini dinilai menjadi solusi strategis untuk menekan angka belanja pegawai yang saat ini masih berada di atas 40 persen.
Helmi menyatakan bahwa jumlah OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu akan dikurangi secara signifikan, dari sekitar 40 organisasi menjadi sekitar 20-an OPD. Dengan demikian, struktur organisasi akan lebih ideal untuk sekelas provinsi seperti Bengkulu. Rencana ini juga telah mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait.
Opsi Penghematan BBM yang Dilakukan Pemprov
Pemerintah Provinsi Bengkulu turut merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal bijak menggunakan energi di tengah konflik Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi global.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan bahwa pihaknya telah lebih dulu menerapkan kebijakan penghematan energi sebelum situasi global memanas. Program Work From Anywhere (WFA) merupakan salah satu langkah yang telah diterapkan, yakni dua hari bekerja dari rumah dan tiga hari bekerja di kantor.
Herwan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran rutin pemerintah daerah, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi konsumsi BBM, terutama bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak perlu melakukan perjalanan ke kantor setiap hari.
Ke depan, Pemprov Bengkulu membuka kemungkinan untuk memperluas kebijakan tersebut sesuai arahan pemerintah pusat. Salah satunya dengan menambah porsi hari kerja dari rumah. Selain itu, Herwan juga menyebutkan opsi lain yang dapat diterapkan, seperti mendorong ASN menggunakan transportasi yang ramah lingkungan.
Kondisi SPBU di Bengkulu
Untuk diketahui, dari pantauan Indonesiadiscover.com, belum ada terjadi antrian yang panjang di SPBU. Salah satunya di SPBU Tanah Patah Bengkulu, pengendara roda 4 dan roda 2 tampak mengisi bahan bakar dengan tertib.
Untuk pengisian BBM nonsubsidi tampak hanya 5 kendaraan saja, tanpa mengantri. Di sisi lain, untuk harga BBM nonsubsidi di Bengkulu belum adanya kenaikan, untuk saat ini masih di harga Rp12.600 untuk Pertamax, Rp13.350 untuk Pertamax Turbo, Rp14.500 untuk Dexlite dan Pertamina Dex di harga Rp14.800.
Lalu untuk harga gas LPG sendiri masih di harga normal, gas LPG 5,5 kg mulai dari Rp94.000 dan gas LPG 12 kg mulai dari Rp194.000.
