Kebijakan WFH Harus Diawasi Secara Ketat
Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) harus diawasi secara ketat. Hal ini disampaikan oleh akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty.
Menurut Telisa, kebijakan tersebut sejatinya bagus untuk diterapkan, asalkan ada pengawasan yang memadai agar tujuan menekan penggunaan BBM benar-benar tercapai. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus benar-benar menjalankan pekerjaannya dari rumah, bukan justru memanfaatkan WFH sebagai momen liburan atau bepergian.
“Harus ada pengawasan (kebijakan WFH tersebut),” kata Telisa kepada Tribunnews Com, Sabtu (28/3/2026).
Ia juga menyatakan bahwa jika masyarakat tidak benar-benar bekerja dari rumah, maka penggunaan BBM justru tetap tinggi karena tidak adanya penghematan energi dari sektor rakyat. “Karena bisa jadi (karena) WFH ada possibility liburan, wisata, jalan-jalan sama aja tidak hemat BBM,” ujar dia.
Realokasi Anggaran untuk Subsidi BBM
Selain itu, Telisa juga mendorong dilakukannya realokasi anggaran oleh pemerintah untuk subsidi BBM. Menurutnya, program kerja yang memiliki anggaran besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dialihkan ke kebutuhan energi sementara.
“Nah program prioritas yang ada, yang besar-besar, itu memang harus lebih dikaji mana yang lebih bisa direalokasi. Walaupun tidak semua, mungkin sepuluh persennya saja yang direalokasi. Artinya tidak mengganggu kepada tujuan prioritas nasional,” ucap Telisa.
Ia berharap pemerintah dapat cermat dalam membuat kebijakan nantinya demi menjaga fiskal dalam negeri tetap aman. Jika harus menaikkan subsidi BBM, ia berharap upaya tersebut dilakukan di paling akhir, setelah seluruh opsi lain sudah dilakukan.
“Jadi harus ketemu win-win-nya. Soalnya kalau yang ini nggak mau ngalah, itu nggak mau ngalah, ya susah juga kan, sedangkan kita tetap harus menyelamatkan APBN kita,” ujar Telisa.
Ancaman Krisis Energi Global
Konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan krisis energi global. Beberapa negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Vietnam, Kamboja hingga Filipina telah merespons dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Untuk Kamboja sendiri, harga BBM telah disesuaikan sebesar 10 persen ke angka USD1,05 per liternya. Sementara itu, Vietnam, Laos, dan Filipina yang merupakan negara berbasis industri telah menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan di kisaran 6 persen hingga 8 persen.
Lonjakan di negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harian pada Mean of Plot Singapore atau MOPS yang merupakan harga rata-rata produk minyak olahan di pasar-pasar Singapura yang menjadi acuan retail di Asia.
Kebijakan WFH untuk Mengurangi Konsumsi BBM
Untuk mengurangi konsumsi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan kenaikan harga BBM tersebut. Pemerintah RI dilaporkan hanya tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan, dengan opsi diperluas ke sektor swasta.
Kebijakan WFH sendiri disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meski efektivitasnya masih menjadi perdebatan.
Namun, penerapan kebijakan ini harus didampingi dengan pengawasan yang ketat agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti liburan atau bepergian. Dengan demikian, tujuan utama dari kebijakan WFH yaitu mengurangi konsumsi BBM dapat tercapai secara efektif.
