Indonesiadiscover.com.CO.ID, JAKARTA — Pagi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pelan-pelan mengubah ritmenya. Matahari yang naik dari balik Gunung Rinjani menyapu jalanan yang biasanya dipenuhi deru kendaraan dinas. Dalam bayangan baru pemerintah kota, suara mesin itu akan digantikan oleh derak halus pedal sepeda.
Para pejabat, dengan kemeja yang mungkin sedikit lebih sederhana dari biasanya, mengayuh menuju kantor. Ada kesan sunyi yang berbeda, sekaligus harapan yang pelan-pelan tumbuh dari roda yang berputar. Perubahan ini bukan sekadar gaya hidup baru yang lahir dari tren kesehatan. Ia adalah kebijakan yang tumbuh dari tekanan global yang terasa hingga ke tingkat kota. Harga minyak dunia yang bergejolak, ancaman krisis energi, hingga wacana kerja dari rumah dari pemerintah pusat, semuanya bermuara pada satu keputusan yang tidak biasa: pejabat diminta bersepeda ke kantor.
Di balik kebijakan ini, ada angka yang berbicara tegas. Pemerintah Kota Mataram memangkas belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas hingga 50 persen pada tahun 2026. Angka itu bukan sekadar target administratif. Ia adalah penanda bahwa birokrasi pun harus beradaptasi dengan realitas baru. Dalam konteks ini, sepeda bukan lagi alat rekreasi akhir pekan, melainkan instrumen kebijakan publik.
Menariknya, ketika pemerintah pusat menyiapkan skema kerja fleksibel seperti work from home untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi energi, Mataram memilih jalan yang berbeda. Kota ini tidak mengurangi kehadiran fisik aparatur. Sebaliknya, ia mendorong aparatur tetap hadir, tetapi dengan cara yang lebih hemat energi. Sebuah pilihan yang sekaligus membuka ruang perdebatan tentang bagaimana birokrasi seharusnya merespons krisis.
Di atas kertas, kebijakan ini tampak sederhana. Mengurangi kendaraan dinas berarti menekan konsumsi BBM. Mengayuh sepeda berarti meningkatkan kesehatan aparatur. Ada pula efek tambahan berupa berkurangnya kemacetan dan udara yang lebih bersih. Namun, di balik logika efisiensi itu, tersimpan dimensi kemanusiaan yang tak bisa diabaikan.
Tidak semua pejabat tinggal dekat dengan kantor. Jarak tempuh yang jauh, kondisi fisik yang berbeda, usia, hingga faktor keamanan di jalan menjadi variabel yang tak selalu terlihat dalam lembar kebijakan. Apa yang terasa ideal di pusat kota bisa berubah menjadi beban bagi mereka yang tinggal di pinggiran. Di titik inilah kebijakan publik diuji bukan hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga keadilan.
Pemerintah kota memang membuka ruang fleksibilitas untuk kegiatan tertentu dan tengah mengkaji radius jarak tempuh. Namun, pertanyaan penting tetap mengemuka: sejauh mana kebijakan ini mampu mengakomodasi keragaman kondisi aparatur? Sebab, kebijakan yang baik bukan hanya yang hemat anggaran, tetapi juga yang menjaga kemanusiaan.
Di sisi lain, ada pesan simbolik yang kuat. Ketika pejabat memilih bersepeda, ada teladan yang ditunjukkan kepada masyarakat. Ini bukan sekadar soal transportasi, melainkan tentang kepemimpinan yang memberi contoh. Sepeda menjadi bahasa moral bahwa penghematan tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi dimulai dari mereka yang berada di lingkar kekuasaan.
Namun, simbol saja tidak cukup. Tanpa infrastruktur pendukung seperti jalur sepeda yang aman, kebijakan ini berisiko menjadi wacana yang sulit dijalankan secara konsisten. Kota ramah sepeda tidak lahir dari satu keputusan, melainkan dari ekosistem yang dibangun perlahan: trotoar yang tertata, marka jalan yang jelas, hingga budaya berkendara yang saling menghormati.
Jika dibandingkan dengan Jakarta, pendekatan Mataram terasa kontras. Di ibu kota, optimalisasi transportasi publik menjadi pilihan utama untuk menekan konsumsi BBM. Integrasi MRT, LRT, dan Transjakarta memungkinkan aparatur tetap bekerja secara fisik tanpa bergantung pada kendaraan pribadi. Mataram, yang belum memiliki sistem transportasi publik terintegrasi, harus mencari jalannya sendiri.
Di sinilah kebijakan sepeda menemukan relevansinya. Ia hadir sebagai solusi alternatif di tengah keterbatasan. Sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap daerah memiliki konteks berbeda. Tidak ada satu resep yang bisa diterapkan secara seragam.
Di tingkat nasional, wacana kerja dari rumah muncul sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia. Pengurangan mobilitas diperkirakan mampu menghemat konsumsi BBM hingga seperlima dari penggunaan normal. Angka ini signifikan, tetapi kebijakan tersebut juga membawa risiko terhadap kualitas layanan publik jika tidak dikelola dengan baik.
Mataram tampaknya memilih jalan tengah yang unik: tetap bekerja dari kantor, tetapi dengan cara yang lebih hemat energi. Pilihan ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus merespons tekanan ekonomi global. Namun, efektivitasnya masih perlu diuji.
Apakah bersepeda benar-benar memberikan penghematan signifikan dibandingkan kerja fleksibel? Apakah kebijakan ini dapat bertahan dalam jangka panjang, atau sekadar respons sementara terhadap situasi global? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar kebijakan tidak berhenti pada tahap eksperimental.
Kebijakan sepeda bagi pejabat di Mataram sesungguhnya membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang masa depan birokrasi. Krisis energi tidak cukup dijawab dengan langkah jangka pendek. Ia menuntut transformasi yang lebih sistemik.
Langkah pertama yang bisa diperkuat adalah penyediaan infrastruktur pendukung. Jalur sepeda yang aman, fasilitas parkir yang memadai, hingga insentif bagi aparatur yang konsisten menggunakan transportasi ramah lingkungan dapat menjadi bagian dari kebijakan lanjutan. Tanpa itu, semangat awal berpotensi memudar.
Pendekatan kebijakan juga perlu lebih adaptif. Tidak semua aparatur harus diperlakukan sama. Skema kombinasi antara bersepeda, transportasi bersama, dan kerja fleksibel dapat menjadi solusi yang lebih realistis. Dengan demikian, efisiensi tetap tercapai tanpa mengabaikan kondisi individu.
Yang tak kalah penting, evaluasi berbasis data harus menjadi fondasi. Seberapa besar penghematan yang dihasilkan, bagaimana dampaknya terhadap kinerja aparatur, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik perlu diukur secara berkala. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang terus belajar.
Pada akhirnya, sepeda di Mataram bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah simbol dari upaya mencari jalan di tengah ketidakpastian global. Ia juga menjadi pengingat bahwa kebijakan publik selalu berada di antara dua kutub: efisiensi dan kemanusiaan.
Pertanyaannya bukan lagi apakah pejabat mampu mengayuh sepeda, melainkan apakah kebijakan ini mampu mengayuh perubahan yang lebih besar. Sebab, di tengah krisis, yang dibutuhkan bukan hanya langkah cepat, tetapi juga arah yang tepat.
