Laporan The Global E-waste Monitor 2024 Menunjukkan Kebiasaan Pengelolaan Limbah Elektronik yang Tidak Terkontrol
Limbah elektronik atau e-waste menjadi isu penting dalam dunia lingkungan. Dalam laporan The Global E-waste Monitor 2024, disebutkan bahwa sekitar 65% peredaran limbah elektronik di dunia tidak terkontrol. Limbah ini bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia jika dikelola secara tidak tepat.
Berdasarkan data dari pengelolaan limbah elektronik global pada 2019, terungkap bahwa sebanyak 5,1 miliar kg peralatan listrik dan elektronik bekas atau limbah elektronik dikirim dari satu negara ke negara lain setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,3 miliar kg (65%) merupakan pergerakan lintas batas peralatan listrik dan elektronik bekas atau limbah elektronik yang tidak terkontrol dari negara berpenghasilan tinggi ke negara berpenghasilan menengah hingga rendah.
Sebagian besar pergerakan ini terjadi di dalam dan menuju Eropa serta Asia Timur. PBB telah mengingatkan bahwa limbah elektronik dapat menyebabkan bencana lingkungan jika tidak dikelola dengan benar.
Impor Limbah Elektronik dan Tantangan yang Muncul
Beberapa kasus pergerakan lintas batas limbah elektronik dilakukan untuk pemulihan material bernilai tinggi. Biasanya, limbah ini diangkut dari wilayah yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah elektronik ke wilayah yang memiliki sistem pengelolaan yang lebih baik. Namun, jika pengelolaannya tidak tepat, limbah ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi manusia dan lingkungan, terutama di negara yang kurang memiliki infrastruktur dan kapasitas pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.
Dalam hal ini, penting untuk menetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk membedakan antara pergerakan lintas batas ilegal dan legal. Merujuk pada Konvensi Basel, perjanjian multilateral untuk mengendalikan pergerakan lintas batas limbah berbahaya, pergerakan lintas batas harus menerapkan prosedur Prior Informed Consent atau persetujuan informasi awal.
Otoritas negara pengekspor harus memberitahu kepada otoritas di negara tujuan atau negara transit mana pun. Namun, unsur ini seringkali dianggap sebagai beban administratif.
Angka Total Limbah Elektronik Dunia dan Pengelolaannya
Total timbulan limbah elektronik dunia pada 2022 mencapai 62 miliar kg. Namun, hanya 13,8 miliar kg yang dikelola secara resmi dengan cara ramah lingkungan. Sebanyak 16 miliar kg limbah dikumpulkan dan didaur ulang di sistem formal negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas, yang memiliki infrastruktur pengelolaan maju. Sementara itu, sekitar 18 miliar kg limbah ditangani oleh negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah yang tidak memiliki infrastruktur pengelolaan maju, sebagian besar dikelola oleh sektor informal.
Selain itu, sebanyak 14 miliar kg limbah lainnya dibuang sebagai residu, yang ditimbun di tempat pembuangan akhir di seluruh dunia. Limbah elektronik yang dikelola di luar skema pengumpulan dan daur ulang formal bisa jadi tidak menggunakan prosedur yang sesuai. Ini rentan melepaskan merkuri dan plastik penghambat api brominasi ke lingkungan setiap tahun.
Isu Limbah Elektronik di Indonesia
Isu pergerakan limbah elektronik ke Indonesia juga kembali mencuat belakangan ini. Pada Oktober 2025, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkap 73 kontainer berisi limbah elektronik ilegal dari Amerika Serikat, berlabuh di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. KLH memastikan seluruh kontainer berisi limbah B3 kategori B107d (limbah elektronik) dan A108d (limbah terkontaminasi B3), seperti printer circuit board (PCB), karet kawat, CPU, hard disk, serta komponen elektronik bekas lainnya.
Puluhan kontainer beserta isinya itu rencananya akan dikembalikan ke negara asal. Selain itu, KLH berkomitmen menyeret kasus ini ke ranah hukum. “Selain sanksi administratif, perusahaan-perusahaan yang terlibat akan dihadapkan pada sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam UU Lingkungan Hidup,” ujar Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan.
Di sisi lain, kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat turut menimbulkan kekhawatiran berkembangnya pengiriman limbah elektronik ke Indonesia dari negara tersebut.
Kesepakatan Dagang dan Potensi Celah
Dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART), buah kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, terdapat artikel 2.36 dengan tajuk ‘Ekonomi yang Lebih Efisien dalam Penggunaan Sumber Daya’. Poin kedua artikel itu menyebutkan, Indonesia akan mendorong pemulihan mineral kritis dari limbah.
Caranya, dimulai dari penyusunan regulasi, serta pembangunan infrastruktur dan teknologi untuk memperluas pengumpulan limbah elektronik dan baterai lithium-ion bekas. Komponen itu akan didaur ulang dipulihkan mineral kritisnya. Perangkat elektronik mengandung ragam mineral kritis seperti nikel, kobalt, lithium, tembaga, dan unsur tanah jarang yang dapat dipulihkan kembali sehingga tercipta sirkular ekonomi.
Namun, alih-alih murni menjadi kebijakan yang berpihak pada lingkungan, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkap celah lain dalam artikel tersebut. Hal ini disampaikannya dalam diskusi ‘Menakar Dampak Perjanjian Dagang RI-AS: Memperlebar Peluang atau Mempersempit Kedaulatan Sumber Daya Alam, Pangan, & Transisi Energi?’ yang digelar LaporIklim pada Kamis (5/3). “Ini ceritanya mirip seperti jebol limbah plastik, jadi Indonesia diminta untuk bikin fasilitas recycle dengan bantuan Amerika, tapi kita akan jadi (tempat) sampah elektronik,” kata Bhima.
Berdasarkan laporan The Global E-waste Monitor 2024, timbulan limbah elektronik Amerika Serikat 7,2 miliar kg pada 2022. Angka paling tinggi di regionalnya. Adapun timbulan limbah elektronik Indonesia menurut laporan tersebut, mencapai 1,9 miliar kg, tertinggi di Asia Tenggara.
