Alasan Indonesia Merangkul Amerika Serikat dan Bergabung dengan BoP
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, memberikan penjelasan terkait alasan Indonesia memilih untuk merangkul Amerika Serikat dan bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi dampak konflik global, termasuk perang Iran. Kesepakatan Agreement Reciprocal Trade (ART) berhasil menurunkan tarif ekspor RI ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen, bahkan mencapai 0% untuk komoditas tertentu.
Indonesia juga mengalihkan sumber impor seperti BBM dan kedelai dari negara lain ke AS. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi tawar dalam kesepakatan perdagangan.
Strategi di Tengah Gejolak Global
Prabowo menjelaskan bahwa langkah ini bukan tanpa alasan. Di tengah kondisi dunia yang tidak menentu, pemerintah ingin mengantisipasi dampak dari ketegangan di Iran serta potensi krisis pangan dan energi. “Bagaimana kondisi global, kenapa Indonesia masuk BoP, bagaimana antisipasi dampak perang Iran. Jangan sampai perang Iran berdampak terhadap krisis yang ada di sini, baik itu krisis pangan maupun krisis energi,” ujar Nusron.
Selain itu, Prabowo juga menjelaskan alasan Indonesia menandatangani ART dengan AS. Menurutnya, kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga kompetitivitas produk lokal di pasar internasional.
Menjaga Napas Produk Lokal di Pasar Dunia
Melalui ART, Indonesia berhasil menekan tarif ekspor ke AS secara signifikan. Sebelumnya, produk Indonesia dihantam tarif 32 persen, kini angka tersebut menciut menjadi hanya 19 persen, bahkan mencapai 0% untuk komoditas tertentu. Nusron menegaskan bahwa tanpa langkah ini, barang-barang buatan anak bangsa akan sulit bersaing di pasar Negeri Paman Sam karena harganya yang melonjak tinggi akibat pajak.
“Kalau kita kena tarif tinggi 32 persen, berarti produk-produk Indonesia di Amerika lebih mahal 32 persen. Karena itu supaya produk-produk Indonesia kompetitif di Amerika, itulah menjadi latar belakang kenapa Indonesia menerima ART,” jelas Nusron.
Menggeser Arah Impor demi Keuntungan Nasional
Keputusan ini juga membawa perubahan pada peta impor Indonesia. Namun, Nusron menekankan bahwa komoditas yang diimpor dari AS, seperti BBM dan kedelai, bukanlah hal baru bagi pasar domestik. Pemerintah hanya melakukan “pergeseran sumber” untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih baik.
Jika sebelumnya Indonesia mengambil BBM dari Gabon atau Nigeria, serta kedelai dari Brasil dan Argentina, kini pasokan tersebut dialihkan dari Amerika Serikat. Strategi ini diambil untuk memenuhi syarat pengurangan tarif ekspor Indonesia ke AS.
“Semua sudah dijelaskan sama Pak Presiden, yang intinya kebijakan itu adalah win-win solution,” pungkas Nusron.
Ide Prabowo Jadi Mediator Konflik AS-Iran Dikecam
Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kurun 2004-2010, Dino Patti Djalal, menilai ide Prabowo menjadi penengah AS dan Iran tidak realistis dan berisiko politik. Ia menilai, jika Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, maka Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio tidak akan bersedia berkunjung ke Teheran.
“Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini,” tegasnya. Dino menambahkan, dalam upaya mediasi, Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran.
“Dan ini kan secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi, dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri,” ungkapnya.
Posisi Indonesia Harus Tegas
Dino menilai, yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai juru damai dalam konflik ini karena ini tidak realistis. “Tapi justru untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas, dan secara lugas. Kita harus berani menyatakan apa yang benar, benar dan apa yang salah, salah, apa pun risikonya,” tekannya.
Ia menegaskan, serangan Amerika dan Israel terhadap Iran bertentangan dengan prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu.
“Dan kita harus selalu konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma-norma hukum internasional. Kita tidak mau nanti sejarah mencatat tidak ada satu pun skenario di mana Indonesia bersedia untuk mengkritik aksi dari negara adidaya, apa pun yang dilakukan negara adidaya tersebut.”
Usulan untuk Prabowo
Lebih lanjut, Dino menganjurkan agar Prabowo menulis surat kepada Donald Trump yang memberitahukan bahwa Indonesia akan menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force (ISF) di Gaza sambil mengkaji ulang situasi serius yang sekarang sedang berkembang di Timur Tengah.
“Melalui pesan ini terhadap Presiden Donald Trump, kita juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berprinsip, yang berpendirian, dan tidak mudah di-take for granted oleh negara lain. Apalagi Hamas dan kelompok lain di Palestina mempunyai kedekatan khusus dengan Iran, dan dampaknya pasti ada,” ungkapnya.
Apalagi, lanjutnya, pasukan perdamaian Indonesia nanti praktis akan berada di bawah komando Amerika Serikat dan di bawah kendali Donald Trump sebagai ketua dari Board of Peace.
“Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang sulit diprediksi, yang sering melanggar hukum internasional, dan sering memaksakan kehendaknya pada negara lain terutama yang lemah, kita harus menghindari risiko pasukan Indonesia terjebak dalam komplikasi yang mungkin timbul dari konflik segitiga Amerika-Israel-Iran yang masih akan terus berkembang.”
“Pikirkan dengan matang-matang dan saksama. Validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari Gedung Putih,” tekan Dino.
