Penyaluran Bantuan Pangan untuk Masyarakat
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengumumkan bahwa pemerintah akan segera menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan MinyaKita kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2/2026), Amran menyampaikan bahwa Bapanas telah melakukan langkah strategis berupa penyaluran bantuan pangan sebesar 10 kilogram beras dan 2 liter MinyaKita selama dua bulan kepada 33,2 juta KPM. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) yang digelar di Jakarta pada 29 Januari 2026, dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah sepakat untuk menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng sekali salur untuk alokasi dua bulan, yaitu Februari dan Maret 2026. Jumlah KPM diperbanyak dengan menyasar masyarakat dari desil I hingga IV, mirip dengan program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).
Jumlah penerima program bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk Februari dan Maret 2026 direncanakan meningkat menjadi 33,2 juta KPM setiap bulan. Angka ini meningkat hingga 81,9 persen dibandingkan program serupa sebelumnya yang hanya mencapai 18,2 juta KPM per bulan.
Setiap KPM akan mendapatkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk alokasi satu bulan yang disalurkan oleh Perum Bulog. Secara kuantitas, untuk penyaluran dua bulan sekaligus, Bulog akan mengeluarkan stok beras sebesar 664,8 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 132,9 ribu kiloliter. Untuk pelaksanaan program prorakyat tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun.
Menurut Amran, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 2026. Ia berharap melalui stimulus ekonomi tersebut, daya beli masyarakat dapat terus terjaga dan inflasi pangan semakin terkendali, khususnya selama Ramadhan hingga Idul Fitri.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pihaknya siap melaksanakan program bantuan pangan tersebut sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. Ia menyebutkan bahwa penyaluran Banpang akan dilakukan pada bulan Februari dan Maret, dengan target sekitar 30 juta penerima manfaat.
Diketahui, program bantuan pangan yang dilaksanakan Bapanas bersama Bulog pada 2025 terdiri dari dua tahap. Tahap pertama dengan alokasi Juni dan Juli berupa bantuan pangan beras 10 kg setiap bulan kepada 18,2 juta KPM. Selanjutnya, pada alokasi Oktober dan November, pemerintah menambahkan paket bantuan berupa 2 liter minyak goreng dengan jumlah KPM yang sama setiap bulan.
Strategi Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan
Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam penyediaan bantuan pangan merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga stabilitas harga pangan. Dengan peningkatan jumlah KPM, pemerintah berupaya memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng.
Adapun penyaluran bantuan pangan secara bertahap dilakukan agar distribusi bisa dilakukan secara merata dan efisien. Dengan adanya alokasi dua bulan sekaligus, pemerintah juga berusaha menghindari pengulangan proses administrasi yang bisa menghambat penyaluran.
Selain itu, pemerintah juga memperhatikan aspek logistik dan pengadaan bahan pokok. Dengan jumlah beras dan minyak goreng yang cukup besar, pemerintah harus memastikan bahwa stok yang tersedia mencukupi kebutuhan masyarakat tanpa mengganggu pasokan di pasar.
Program bantuan pangan ini juga menjadi bentuk respons terhadap ancaman inflasi yang bisa terjadi akibat fluktuasi harga komoditas pangan. Dengan menjaga harga stabil, pemerintah berharap mampu mencegah kenaikan biaya hidup yang berlebihan bagi masyarakat.
Tantangan dan Peluang dalam Pelaksanaan Program
Meskipun program bantuan pangan ini dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah pengelolaan distribusi yang harus tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. Selain itu, ketersediaan stok beras dan minyak goreng juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan.
Namun, dengan kolaborasi antara Bapanas dan Perum Bulog, serta dukungan penuh dari pemerintah, peluang untuk sukses dalam pelaksanaan program ini sangat besar. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kebijakan ini, terutama dalam menjelang momen keagamaan seperti Ramadhan dan Lebaran.
