Kebijakan Investasi Saham untuk Dana Pensiun dan Asuransi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa perusahaan asuransi dan dana pensiun memiliki ketakutan terhadap peningkatan investasi di saham karena adanya perintah tidak tertulis yang melarang hal tersebut. Pernyataan ini disampaikannya setelah menghadiri konferensi pers mengenai perkembangan kepemimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kondisi pasar saham nasional.
Konferensi pers berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta pada Sabtu (31/1/2026) malam. Saat itu, para awak media bertanya tentang arah investasi asuransi dan dana pensiun dalam instrumen surat berharga negara (SBN). Menurut Purbaya, aturan saat ini sudah memberikan ruang cukup untuk investasi di SBN. Namun, ia juga mengungkap bahwa mungkin saja perusahaan-perusahaan tersebut khawatir terhadap rencana penambahan porsi investasi di saham.
“Menurut saya, saat ini sudah cukup [investasi SBN]. Mungkin mereka takut akan ada perintah tidak tertulis terkait investasi saham. Saya akan cek dengan mereka kenapa, atau bisa enggak mereka tingkatkan ke bursa saham,” ujarnya dalam konferensi pers tersebut.
Purbaya menilai bahwa manajemen BEI akan lebih baik ke depannya, karena pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di pasar saham untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan asuransi dan dana pensiun tidak perlu khawatir soal kenaikan batas maksimal investasi di saham, karena upaya perbaikan akan berjalan, terutama dalam memberantas saham gorengan.
“Harusnya [saham] goreng-gorengan enggak jelas akan semakin berkurang di bursa,” katanya.
Penegakan Hukum dan Pengawasan yang Lebih Ketat
Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut bahwa otoritas akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bursa saham. Hal ini dilakukan dengan melakukan penyelidikan terhadap saham-saham gorengan.
“Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng menggoreng saham atau memanipulasi pasar, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko [Perekonomian Airlangga Hartarto], secara masif,” ujarnya dalam konferensi pers.
OJK bersama aparat berwenang akan mendorong penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer. “Kami, OJK bersinergi dengan pemerintah dan stakeholders, akan mempercepat reformasi pasar modal, melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten, dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan perlindungan terhadap investor, terutama investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten,” ujar Friderica.
Perluasan Batas Investasi Saham
Sebelumnya, Purbaya mengungkap bahwa pemerintah akan menambah limit investasi dari dana pensiun hingga asuransi di instrumen saham hingga 20%. Hal ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto usai pengumuman Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) yang memicu IHSG anjlok dan rentetan trading halt.
Purbaya menyebut kemungkinan nantinya porsi investasi yang lebih besar dari dana pensiun dan asuransi itu hanya akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam 12 bulan terakhir atau LQ45.
“Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasi di LQ45,” ujarnya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Menurut Purbaya, langkah menambah ‘bahan bakar’ ke pasar modal itu akan membantu kondisi pasar saham semakin membaik. Sejalan dengan hal tersebut, dia mengatakan otoritas bakal mendorong pembenahan saham-saham gorengan.
“Yang jelas bahan bakar ke capital market jadi ada lebih besar dibanding sebelumnya. Nanti itu akan diperhatikan juga integritas pasar dalam pengertian dengan kebijakan tadi, ya,” tuturnya.
