Strategi Pemerintah dalam Membangun Industri dan Energi Indonesia
Presiden Prabowo Subianto telah mulai merancang arah besar pembangunan industri dan energi di Indonesia melalui proyek hilirisasi. Rapat terbatas yang digelar oleh Presiden bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Minggu (11/1/2026), menjadi momen penting dalam menyatukan kebijakan strategis. Agenda utamanya bukan sekadar evaluasi rutin, tetapi fokus pada pengembangan teknologi, proyek hilirisasi bernilai miliaran dolar, serta infrastruktur energi yang bertujuan menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi nasional.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat tersebut digelar di Hambalang sebagai bagian dari tradisi kerja Presiden yang sering memilih suasana lebih tenang untuk membahas isu-isu strategis. Dalam rapat tersebut, tema utama yang menjadi benang merah adalah hilirisasi. Presiden secara khusus mencermati perkembangan proyek-proyek penghiliran nasional yang selama ini menjadi prioritas pemerintahan.
Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking enam titik baru proyek hilirisasi pada awal Februari 2026. Total nilai investasinya mencapai US$6 miliar, setara sekitar Rp100 triliun. Enam proyek ini bukan hanya berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah tinggi.
Di balik deretan proyek tersebut, nama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia muncul sebagai motor penggerak. Lembaga pengelola investasi strategis ini dipimpin langsung oleh Rosan Perkasa Roeslani, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Rosan mengungkapkan bahwa Danantara akan memulai groundbreaking sedikitnya lima proyek hilirisasi pada awal 2026.
Beberapa proyek utama yang akan dibangun antara lain:
Smelter alumina senilai US$2,4 miliar serta fasilitas produksi alumina grade smelter (SGA) dari bauksit senilai US$890 juta di Mempawah, Kalimantan Barat.
Fasilitas produksi bioavtur senilai US$1,1 miliar di Kilang Cilacap, Jawa Tengah.
Pengembangan fasilitas bioetanol senilai US$80 juta serta proyek hilirisasi kelapa terintegrasi di Morowali senilai US$100 juta.
Pengembangan lima dari total 12 fasilitas budidaya unggas.
Sepekan sebelum rapat Minggu itu, Rosan telah melaporkan perkembangan proyek-proyek tersebut kepada Presiden Prabowo di Hambalang, Minggu (4/1/2026). Sekretaris Kabinet Teddy kembali menegaskan bahwa kelima proyek tersebut akan menjalani tahap groundbreaking pada awal Februari 2026, tersebar di beberapa provinsi dengan total investasi US$6 miliar.
Selain hilirisasi mineral dan energi, Danantara juga mengajukan proyek waste to energy, sebuah upaya menertibkan pengelolaan sampah agar tidak hanya mengurangi volume sampah terbuka, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi.
Proyek Energi dan Hibah Lainnya
Di sektor energi, satu proyek lama kembali digagas yakni dimethyl ether (DME), gasifikasi batu bara sebagai substitusi LPG impor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui bahwa proyek DME membutuhkan pendalaman serius. Dia meminta waktu sekitar satu bulan untuk mematangkan detail proyek sebelum masuk tahap pembangunan.
Proyek DME bukan tanpa sejarah. Investor Amerika Serikat sempat hengkang dari proyek DME di Sumatra Selatan dan Kalimantan Timur pada 2023 karena dinilai tidak ekonomis. Rencana masuknya investor China pun belum terealisasi. Namun pemerintahan Prabowo menilai DME terlalu strategis untuk ditinggalkan. Selain mengurangi ketergantungan impor LPG, proyek ini juga menyerap batu bara domestik dan membuka lapangan kerja baru.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo akan langsung memimpin peletakan batu pertama enam proyek hilirisasi pada Januari 2026. Rencananya akan ada di bulan Januari, ada enam groundbreaking dari program hilirisasi. Tak berhenti di situ. Pada Februari dan Maret 2026, Presiden dijadwalkan melanjutkan agenda groundbreaking hingga total sekitar 18 proyek hilirisasi.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau waste to energy di 34 kabupaten/kota. Setiap fasilitas ditargetkan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari.
Selain energi dan industri, proyek hilirisasi juga menyentuh sektor pertanian dan perikanan. Mulai dari kampung nelayan, pembangunan kapal tangkap ikan, hingga pengolahan komoditas bernilai tinggi seperti kopi dan cokelat.
Jika proyek-proyek itu benar-benar terealisasi sesuai jadwal, awal 2026 bisa menjadi titik balik penting: saat Indonesia mulai menuai hasil dari strategi hilirisasi yang selama bertahun-tahun digagas, diperdebatkan, dan disempurnakan. Dari smelter aluminium hingga bioavtur, dari DME hingga pengolahan sampah, pemerintah tampaknya ingin mengirim satu pesan jelas: Indonesia tidak ingin lagi berdiri di ujung rantai pasok global. Dia ingin berada di tengah, bahkan di depan. Dan dari sebuah rapat terbatas di Hambalang, fondasi itu mulai dipasang.
