Pariwisata Mengarah ke Timur, Indonesia ke Mana
Dalam satu dekade terakhir, arah jarum kompas pariwisata Indonesia terasa makin condong ke timur. Bali yang telah lama menjadi episentrum pariwisata nasional mulai dianggap terlalu padat, terlalu bising dan terlalu terkomersialisasi. Di saat yang sama, Lombok tampil sebagai “harapan baru” : lebih tenang, lebih hijau, lebih otentik. Media internasional bahkan mulai memposisikan Lombok sebagai “Bali baru”, simbol pergeseran selera wisatawan global yang mencari ketenangan dan keberlanjutan.
Namun di balik narasi optimistis ini, muncul pertanyaan yang lebih mendasar : apakah kecenderungan berwisata ke timur akan secara perlahan merugikan Indonesia bagian barat. Dan lebih jauh lagi, apakah arah pembangunan pariwisata nasional kita telah benar-benar berangkat dari logika pemerataan, atau justru kembali terjebak pada pola lama : memilih satu “bintang” baru lalu membiarkan wilayah lain tetap berada di pinggir panggung.
Lombok dan Logika “Pengganti Bali”
Kebangkitan Lombok sejatinya bukan cerita baru. Sejak 1980-an, pulau ini telah dikenalkan sebagai alternatif Bali – lebih sunyi, lebih alami dan lebih “Indonesia”. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, sirkuit balap internasional, serta kehadiran hotel-hotel berbintang adalah puncak dari proses panjang tersebut. Negara hadir dengan serius, menanamkan modal besar, membangun infrastruktur dan mempromosikannya secara agresif ke pasar global.
Dalam konteks ini, Lombok bukan sekadar destinasi wisata, melainkan proyek politik-ekonomi pariwisata. Ia menjadi laboratorium bagaimana negara belajar dari “kesalahan Bali” : overtourism, degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial. Lombok dijual dengan narasi keberlanjutan, ekowisata dan pengalaman autentik. Pantai Selong Belanak, Tanjung Aan, trekking Rinjani, hingga budaya Sasak dipaketkan sebagai pengalaman yang “belum tercemar”.
Masalahnya, pola ini mengulang satu kecenderungan lama : negara memilih satu kawasan unggulan, mengonsentrasikan sumberdaya, lalu berharap efek domino menyebar ke wilayah lain. Sejarah menunjukkan, harapan ini sering tidak sepenuhnya terwujud.
Mengapa Selalu ke Timur
Jika ditarik lebih jauh, kecenderungan berwisata ke timur bukan semata soal keindahan alam. Indonesia bagian barat – Danau Toba, Aceh, Nias, bahkan Sumatra Barat – tidak kekurangan lanskap spektakuler maupun kekayaan budaya. Lingkar Danau Toba kini telah dilengkapi infrastruktur jalan, bandara Silangit diperluas dan status Destinasi Super Prioritas sudah lama disematkan. Ombak Nias Selatan secara objektif diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia bagi peselancar profesional.
Namun pariwisata bukan hanya soal “apa yang ada”, melainkan “bagaimana negara mengarahkan perhatian”. Timur Indonesia selama ini dipersepsikan sebagai ruang “eksotis” yang belum tersentuh, sementara barat dianggap sudah mapan, dekat pusat kekuasaan dan tidak lagi membutuhkan dorongan khusus. Paradigma ini membuat investasi, promosi dan narasi global lebih mudah diarahkan ke timur – Lombok, Labuan Bajo, Sumba, Flores – ketimbang memperdalam dan mematangkan destinasi di barat.
Ada pula faktor psikologis pasar global. Bagi wisatawan Eropa dan Australia, “ke timur” berarti lebih dekat, lebih tropis dan lebih sesuai imajinasi tentang pulau-pulau eksotis. Bali membuka pintu, Lombok dan Nusa Tenggara melanjutkan cerita. Sumatra, Aceh, atau Toba sering kali kalah dalam narasi, bukan karena kurang menarik, tetapi karena kurang “diceritakan”.
Risiko Ketimpangan Pariwisata
Jika kecenderungan ini dibiarkan tanpa koreksi kebijakan, Indonesia berisiko menciptakan ketimpangan pariwisata baru. Bali mungkin meredup di beberapa sektor, Lombok dan Sumba bersinar, sementara wilayah barat tetap tertinggal dalam arus utama wisata global. Padahal, pariwisata seharusnya menjadi instrumen pemerataan ekonomi, bukan sekadar pemindahan pusat keramaian.
Ketimpangan ini bukan hanya soal angka kunjungan, tetapi juga transfer pengetahuan, kualitas SDM dan ekosistem usaha lokal. Ketika hotel internasional, maskapai, dan operator tur besar lebih memilih Lombok atau Labuan Bajo, maka rantai nilai pariwisata – dari pelatihan tenaga kerja hingga promosi global – ikut menjauh dari wilayah lain.
Dalam jangka panjang, hal ini bisa menciptakan paradoks : Indonesia kaya destinasi, tetapi miskin distribusi manfaat. Pariwisata berkelanjutan yang sering digaungkan justru menjadi tidak berkelanjutan secara sosial dan regional.
Jawa Timur yang Terlupakan
Ironisnya, di tengah euforia “ke timur”, Jawa Timur kerap luput dari pembicaraan strategis. Padahal propinsi ini adalah salah satu wilayah dengan kepadatan warisan sejarah dan bentang alam paling lengkap di Indonesia. Dari peninggalan Majapahit di Mojokerto, situs-situs Singosari, hingga Malang Raya dengan lanskap pegunungan, pantai selatan dan kota kolonialnya, Jawa Timur memiliki modal besar untuk wisata sejarah dan alam.
Malang, misalnya, bukan hanya kota pendidikan dan kuliner, tetapi juga simpul sejarah penting sejak era Kerajaan Kanjuruhan, Singosari, hingga kolonial Belanda. Kawasan seperti Ijen Boulevard, Kayutangan dan situs-situs candi di sekitarnya menyimpan potensi wisata naratif – wisata yang tidak sekadar melihat, tetapi memahami perjalanan peradaban.
Masalahnya kembali sama : promosi yang terfragmentasi dan kebijakan yang belum menjadikan sejarah sebagai daya tarik utama. Wisata Jawa Timur sering berhenti pada alam (gunung, pantai) tanpa narasi besar yang mengikatnya dalam satu cerita Indonesia.
Sumba dan Romantisasi “Pariwisata Sunyi”
Setelah Lombok, Sumba kini diproyeksikan sebagai destinasi “sunyi” berikutnya. Resort-resort eksklusif, konsep low-density tourism dan harga tinggi menjadi ciri. Model ini sah dan bahkan perlu, tetapi mengandung risiko eksklusivitas berlebihan. Jika tidak diimbangi dengan keterlibatan masyarakat lokal dan akses ekonomi yang adil, pariwisata sunyi bisa berubah menjadi pariwisata tertutup.
Pengalaman Bali seharusnya menjadi pelajaran, bukan hanya untuk Lombok, tetapi juga untuk seluruh Indonesia: pariwisata bukan sekadar mendatangkan orang, melainkan mengelola dampak jangka panjang.
Menata Ulang Arah, Bukan Mematikan Arah
Pertanyaannya bukan apakah pariwisata ke timur salah. Justru sebaliknya, kebangkitan Lombok adalah kabar baik. Yang perlu dikritisi adalah absennya strategi nasional yang benar-benar holistik. Indonesia tidak kekurangan “Bali baru”, tetapi kekurangan narasi besar yang menghubungkan barat, tengah, dan timur dalam satu peta pariwisata berkelanjutan.
Danau Toba, Nias, Aceh, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi – semuanya membutuhkan pendekatan yang disesuaikan, bukan diseragamkan. Pemerintah perlu lebih berani keluar dari logika “satu destinasi unggulan per periode” menuju ekosistem multipusat.
Pariwisata Indonesia tidak boleh terus bergerak seperti bandul : dari Bali ke Lombok, dari Lombok ke Sumba, lalu ke tempat lain, sementara wilayah lain tetap menunggu giliran. Yang dibutuhkan adalah jaringan, bukan pengganti.
Kecenderungan berwisata ke timur tidak harus merugikan Indonesia bagian barat – jika negara hadir dengan kebijakan yang adil, narasi yang seimbang dan investasi yang terdistribusi. Lombok boleh bersinar, Bali boleh berbenah, tetapi Danau Toba, Nias, Jawa Timur dan wilayah lain tidak boleh terus berada di pinggir cerita.
Jika pariwisata adalah cermin masa depan Indonesia, maka pertanyaannya sederhana : apakah kita ingin melihat Indonesia sebagai satu lanskap utuh, atau sekadar rangkaian destinasi yang saling menggantikan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan arah pariwisata nasional, bukan hanya pada 2026, tetapi jauh setelahnya.
