Perubahan Desain IKN untuk Menghadapi Ancaman Alam
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan penting terkait desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam kunjungan langsungnya ke lokasi proyek. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa perubahan ini dimaksudkan agar rancangan IKN dapat mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.
“Desain itu kan dalam artian luas juga, ya,” ujar Prasetyo saat berbicara di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026). Ia mencontohkan penambahan embung atau penampung air di kawasan IKN sebagai langkah antisipasi terhadap cuaca panas. Selain itu, rancangan juga perlu memperhitungkan potensi kebakaran hutan karena IKN dikelilingi oleh kawasan hutan.
“Kedua, ada potensi karena wilayah itu merupakan pulau dengan banyak hutan. Ada juga potensi kebakaran hutan,” tambahnya. Ia menyebutkan bahwa Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, telah melaporkan adanya metode uji coba pencegahan kebakaran hutan, termasuk pemasangan sensor. “Ini diminta uji coba terus,” pungkasnya.
Proyek IKN dari Jokowi ke Prabowo
Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur awalnya digagas oleh Presiden Joko Widodo sebagai solusi terhadap beban Jakarta serta untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Pembangunan resmi dimulai pada 2022 dengan target pemindahan bertahap antara 2024–2025. Tahap awal proyek menelan anggaran sekitar Rp75,8 triliun, bahkan ada catatan lain hingga Rp89 triliun.
Pada 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi dana sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa dana tersebut difokuskan untuk menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif, membuka akses wilayah baru, serta memelihara sarana yang sudah dibangun.
Selain APBN, Otorita IKN juga menyiapkan skema KPBU senilai Rp60,93 triliun untuk proyek apartemen, rumah tapak, jalan, multi utility tunnel, dan PLTS. Groundbreaking tahap kesembilan juga diumumkan dengan investasi sebesar Rp6,49 triliun untuk hotel, hunian, retail, dan perkantoran.
Percepatan Pembangunan IKN
Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah koreksi penting terkait desain dan fungsi fasilitas utama di IKN. Koreksi tersebut disampaikan setelah ia melakukan pengecekan langsung bersama sejumlah menteri terkait di IKN pada 12–13 Januari 2026.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arahan Presiden fokus pada percepatan pembangunan agar pusat pemerintahan segera operasional. “Bapak Presiden sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan pembangunan fasilitas legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai tahun 2028,” ujar Prasetyo usai mendampingi Presiden meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).
Hingga berita ini diturunkan, tanggapan resmi dari Otorita IKN maupun Kementerian PUPR terkait arahan koreksi desain IKN masih disampaikan melalui Mensesneg Prasetyo Hadi.
Langkah-Langkah yang Dilakukan
- Penambahan Embung: Untuk mengantisipasi cuaca panas.
- Penggunaan Sensor: Untuk mencegah kebakaran hutan.
- Percepatan Pembangunan Fasilitas: Termasuk kompleks legislatif dan yudikatif.
- Alokasi Dana: Sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029.
- Skema KPBU: Senilai Rp60,93 triliun untuk berbagai proyek infrastruktur.
- Investasi Baru: Rp6,49 triliun untuk hotel, hunian, retail, dan perkantoran.
