Parigi Moutong, IndonesiaDiscover – Libatkan Narasumber Protokol Istana Negara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Parigi Moutong gelar pelatihan Keprotokoleran dalam rangka meningkatkan kapasitas Perempuan di Kabupaten Parigi Moutong.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Ir. Lewis, dengan menghadirkan narasumber Sandra Erawanto Selaku Keprotokoleran Istana Negara Republik Indonesia, di Gedung Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa (30/5/2023).
Sekretaris DP3AP2KB Kartikowati, selaku ketua panitia pelaksana dalam laporannya mengatakan, dengan mengangkat tema kegiatan yaitu ‘Melalui Pelatihan Keprotokoleran Kita Tingkatkan Kualitas dan Profesionalisme Serta Kesetaraan Gender’, Pemerintah Daerah Parigi Moutong khususnya terhadap Perempuan agar memiliki cara berfikir untuk berperilaku positif, bisa mengimplementasikan etiket profesional yang berlaku, dapat menambah wacana tentang beberapa protokoler kegiatan, berpenampilan sesuai Visi Misi Organisasi, serta mampu membawa citra organisasi.
Ia mengatakan, berdasarkan UU Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, maupun masyarakat.
“Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan kapabilitas pejabat protokol yang bertugas serta implementasinya di lapangan,” kata Kartikowati saat membacakan laporannya.
Kartikowati juga membeberkan, sebanyak 125 peserta pelatihan yang terdiri dari utusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) se-Kabupaten Parigi Moutong.
Pada kesempatan itu, Asisten Lewis mengatakan, dalam keprotokoleran kita mempelajari Publik Speaking yang merupakan seni berbicara dengan orang lain baik antar individu maupun kegiatan komunikasi massa.
“Seorang protokol harus mempengaruhi dan meraih publik untuk membentuk dan membina opini publik atau pendapat umum,” ucapnya.
Untuk itu, kata dia, setiap instansi Pemerintah maupun swasta setiap kali berhadapan dengan berbagai kegiatan seremonial harus mampu menunjukkan eksistensi dari fungsi Protokoler.
Untuk itu selanjutnya, akan dilakukan peningkatan dan penunjangan oleh petugas/pegawai yang memiliki standar kompetensi untuk membangun citra positif instansi maupun organisasi.
Sebagai spirit bagi peserta DWP di pelatihan tersebut Ketua TP PKK Kab. Parimo Noorwachida Prihatini S Tombolotutu dalam nasehatnya mengatakan sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai organisasi Kewanitaan berharap dalam meningkatkan pola asuh anak juga sangat penting.
Dalam pengamatan di seluruh kecamatan, Noorwachida mengatakan masih minimnya pola mengasuh anak bagi ibu rumah tangga dil ingkungan keluarga sehingga terjadinya stunting bagi sang anak.
Untuk menekan angka Stunting di kabupaten, Noorwachida berharap peran dan tugas dari peserta yang tergabung dalam organisasi kewanitaan agar bersama-sama membantu pemerintah daerah mengedukasikan di lingkup masyarakat, khususnya bagi masyarakat ibu rumah tangga agar mementingkan serta memperhatikan pola asuh anak.
Sebagai ibu yang mempunyai organisasi kuat di kabupaten dan kecamatan, Noorwachida juga berharap anggota Dharma Wanita Persatuan yang menjadi peserta dalam pelatihan tersebut bisa menjadi contoh ke depanya di lingkungannya. (MC Parigi Moutong/Sub. Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim/Hafizh)
