MENTERI Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah akan segera menyusun instruksi presiden (inpres) untuk menjadi landasan Bulog menyerap hingga menyalurkan beras. Inpres dibutuhkan mengingat peran penting Bulog dalam menjaga kestabilan pasar beras menuju swasembada pangan.
“Bulog perlu payung hukum, perlu inpres, agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tadi sudah disepakati, akan kita susun nanti inpres,” katanya usai memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (13/2).
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya.
Zulkifli menyampaikan, Bulog memerlukan payung hukum berupa inpres agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menyerap gabah dengan harga yang sudah dinaikkan pemerintah menjadi Rp6.500 per kg. Harga baru itu demi meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus sebagai stimulus agar petani meningkatkan produktivitasnya.
Harga pembelian pemerintah (HPP) itu, sambungnya, juga berlaku bagi penggilingan padi di seluruh Indonesia.
“Saya minta (penggiling padi) jangan main-main. Kalau enggak, nanti bisa dipanggil sama Polres. Karena itu sudah instruksi Presiden, Rp6.500 per kg, tidak boleh ditawar-tawar,” katanya.
Dia mengaku mendapat laporan adanya penggilingan padi yang masih membeli gabah di bawah harga tersebut, salah satunya di daerah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). (Fal/E-2)
