![1739390711_1739386948_3e166bddd82f18f0f596.jpg](https://i0.wp.com/indonesiadiscover.com/wp-content/uploads/2025/02/1739390711_1739386948_3e166bddd82f18f0f596.jpg?resize=640%2C480&ssl=1)
IndonesiaDiscover –
![Efisiensi Anggaran Buka Peluang Swasta Garap Proyek Pemerintah](https://i0.wp.com/indonesiadiscover.com/wp-content/uploads/2025/02/1739386948_3e166bddd82f18f0f596.jpg?w=640&ssl=1)
INDONESIAN Business Council (IBC) mengapresiasi langkah efisiensi anggaran yang tengah dibahas dan dilakukan pemerintah. Penghematan tersebut dipandang justru dapat meningkatkan kualitas belanja yang dilakukan pengambil keputusan.
“Efisiensi itu kalau jadi lebih efisien, itu lebih baik. Apalagi ini cara untuk membuat anggaran supaya bisa men-drive growth,” ujar Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid di Jakarta, Rabu (12/2).
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, lanjut dia, juga membuka peluang bagi swasta untuk berkontribusi lebih besar pada perekonomian. Hal itu ditandai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu yang mengajak pihak swasta untuk turut serta dalam pembangunan di dalam negeri.
“Yang dulunya infrastruktur semua diperoleh pemerintah, sekarang Pak Prabowo bilang, ayo swasta ikut. Ini mau ambil airport mana? Ayo, kita diskusikan. Menurut saya, ini sangat luar biasa. Ini kesempatan bagi pengusaha dalam atau luar negeri untuk berpartisipasi,” jelas Arsjad
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan negara melakukan penghematan belanja sebesar Rp306,695 triliun. Penghematan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp256,10 triliun yang berasal dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,595 triliun yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD).
Perintah itu dituangkan melalui Instruksi Presiden No 1/2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diteken pada Rabu 22 Januari 2025.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sejauh ini masih terus membahas efisiensi maupun rekonstruksi anggaran guna memenuhi instruksi presiden tersebut. (Mir/E-2)