KEPALA Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengajak Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) agar mengoptimalkan penyerapan gabah dan padi petani demi menjaga stabilisas harga saat panen raya.
“Tentu kita ingin Bulog dan Perpadi bisa jadi pilar penyerapan hasil panen petani kita,” katanya dalam Musyawarah Nasional Perpadi 2025 di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (16/1).
Dia menyampaikan optimisme pemerintah dalam akselerasi produktivitas gabah dan beras di hulu penting diselaraskan dengan kesiapan pascapanen.
“Dalam hal ini, Perpadi menjadi mitra strategis pemerintah dan Perum Bulog. Untuk itu, pada panen raya padi tahun ini, Bapanas mengajak Perpadi bergotong royong membantu penyerapan produksi dalam negeri,” ucapnya.
Arief menekankan hal itu penting agar semangat menanam petani padi di Indonesia bisa terjaga, begitu pun kesejahteraan petani.
“Hari ini saya sebenarnya mau mendengarkan, apa saja yang perlu dibantu oleh Badan Pangan Nasional? Per 15 Januari, cost structure yang baru sudah berlaku. HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Bulog sudah bisa kita eksekusi,” ucapnya.
Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar petani pangan domestik diperhatikan. Karena itu, Bulog dan Perpadi sangat penting perannya dalam penyerapan hasil panen dengan HPP yang baru.
Bapanas memproyeksikan pada Maret-April 2025, gabah yang dipanen bisa mencapai sekitar 13-14 juta ton. Target Bulog tahun ini adalah menyerap sekitar 2,5 juta hingga 3 juta ton setara beras, yang terdiri dari 600 ribu ton GKP (gabah kering panen) yang setara beras, 900 ribu ton GKG (gabah kering giling) setara beras, dan 1,5 juta ton beras di seluruh Indonesia.
“Tentu kita inginkan Bulog dan Perpadi bisa jadi pilar penyerapan hasil panen petani kita,” tutur Arief.
Bapanas telah menaikkan HPP gabah petani mulai 15 Januari 2025, dari Rp6.000 per kg menjadi Rp6.500 per kg.
Di kesempatan itu, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengajak seluruh anggota Perpadi untuk mengawal upaya pemerintah menuju swasembada pangan.
“Ini tentunya karena komitmen pemerintah yang akan mengutamakan produksi pangan dalam negeri mulai tahun 2025 ini,” kata Sutarto. (Ant/E-2)
