IndonesiaDiscover –
MENTERI Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan bahwa tahun depan tidak akan ada kenaikan UKT bagi para mahasiswa baru.
Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Mohammad Nasih mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak menjadi masalah bagi perguruan tinggi negeri (PTN). Namun demikian, dia meminta pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga pendidikan non-ASN di PTN.
“Saya kira enggak ada masalah ya meski UKT tidak naik. Tapi, akan sangat baik jika kontribusi APBN pada PTN khususnya PTN BH bisa dinaikkan. Alasannya, di PTN BH sudah hampir separuh dosen dan tenaga pendidikannya non-PNS yang harus dibayar sendiri oleh PTN BH.
Kasihan mereka. Gaji dan tunjangan PNS naik, mereka tidak naik,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (25/12).
Secara terpisah, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ova Emilia menambahkan bahwa pihaknya siap untuk mengikuti kebijakan pemerintah terkait dengan tidak akan ada kenaikan UKT tahun depan.
“(Kami) mengikuti kebijakan (pemerintah),” kata Ova.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko menjelaskan bahwa keputusan tidak akan dinaikkannya UKT pada tahun depan merupakan salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto untuk tidak membuat gejolak di sektor perguruan tinggi.
“UKT ini kan untuk PTN memang pak Prabowo ingin PTN gratis. Kalau pun tidak maka murah bahkan semurah mungkin. Sementara sekarang kan belum 100 hari Pak Prabowo. Jadi setidaknya langkah ini jadi bentuk mempersiapkan tidak ada kenaikan dulu. Permintaan presiden memang tidak ada gejolak dan malah pengen gratis kalau tidak bisa murah,” ujar Budi.
Lebih lanjut, Aptisi sendiri mengusulkan bahwa ke depan PTN bisa gratis dengan cara tidak menerima mahasiswa banyak dan tugas PTN mengatasi permasalahan negara dengan membuka program studi yang berfokus pada permasalahan negara.
“Kita kan punya tambang, nikel dan berbagai sumber daya alam yang menjadi tanggung jawab PTN. Misalnya untuk menguasai Freeport maka PTN membuka prodi emas sehingga pada saat orang Amerika lari dari Freeport, kita bisa menguasainya. Itu usulan kami. PTN sekarang kan membuka prodi pasaran. Harusnya kan negara hadir saat masyarakat belum mampu. Makanya bukan dengan cara membuka PTN baru,” tuturnya.
Budi menegaskan bahwa perguruan tinggi swasta (PTS) tidak perlu dibantu karena dengan PTN yang membatasi mahasiswa maksimal 3 ribu, maka PTS akan mendapatkan mahasiswa yang berlimpah.
“Sebagai gantinya pemerintah harus membantu mahasiswa, dosen dan sumber daya manusianya. PTN tugasnya bersaing dengan world class university. Tapi orientasinya masih memperbanyak mahasiswa dan mencari uangnya dari UKT,” tandas Budi.
