ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti pernyataan Istana yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, jika sudah siap pada 2028.
Hensa menilai, setidaknya ada dua hal yang perlu disoroti terkait pernyataan tersebut. Salah satunya adalah soal polemik kepastian pindahnya ibukota dari Jakarta ke IKN. Menurutnya, pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai upaya Prabowo dalam meredamkan polemik soal pembangunan IKN.
“Akankah ibu kota negara pindah ke Kalimantan? Itu dulu, yang pertama itu mengklarifikasi polemik tentang nasib ibukota, jadi bukan kepindahan ya, nasib ibukota baru atau nasib Nusantara, dan nasib Nusantara di tangan Pak Prabowo,” kata Hensa ungkap Hensa dalam keterangannya, Jumat (13/12).
Di sisi lain, Hensa melihat pernyataan Prabowo tersebut juga sebagai penegasan bahwa ia melanjutkan hal yang sudah dibangun oleh presiden sebelumnya, Joko Widodo. “Yang kedua adalah, ini adalah kenegarawanan Pak Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi,” ujarnya.
Namun, Hensa melihat pernyataan tersebut tak langsung menandakan bahwa ibukota akan pindah ketika Prabowo sudah mulai berkantor di IKN. Menurutnya, Prabowo bisa jadi hanya sekedar berkantor saja di sana, tanpa menegaskan kepindahan ibukota dari Jakarta ke Nusantara.
“Kalau misalnya Pak Prabowo berkantor di sana, bukan serta merta langsung artinya ibu kota pindah. Ya, berkantor di sana bisa, istana ada, kan bisa. Kita punya istana di Bali, Bogor, Jakarta, Puncak, sekarang tambah di Kalimantan,” kata Hensa.
“Tapi, apakah serta merta pindahkan ibu kota? Ya, nanti belum tentu, tapi minimal apa yang disampaikan Pak Prabowo itu meredakan polemik dan menunjukkan kenegarawanan dia,” pungkasnya. (M-1)
