MANTAN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) era Presiden Jokowi, Arcandra Tahar menegaskan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu menerapkan strategi jitu untuk mewujudkan swasembada energi. Menurutnya, pemerintah perlu mengurangi volume impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM) hingga gas elpiji. Namun, di satu sisi negara harus memastikan ketersediaan energi.
“Soal kecepatan kita mampu berswasembada energi tergantung strategi baiknya seperti apa. Kita perlu mengurangi ketergantungan impor, tapi harus dipastikan juga pasokan energi memadai,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (30/10)
Pemerintah perlu mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) berusaha keras mencari sumber-sumber minyak dan gas (migas) yang baru melalui eksplorasi yang masif. Hal ini perlu diiringi dengan pendanaan yang besar. Di 2018, saat Arcandra menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM, pihaknya menelurkan terobosan yakni komitmen kerja pasti yang akan digunakan KKKS untuk investasi mereka dalam kegiatan ekplorasi lapangan migas.
“Harus ada perencanaan eksplorasi yang masif. Namun, kalau tidak ada dananya bagaimana mau eksplorasi,” ucapnya.
“Dulu kita punya dana hingga US$2 miliar untuk eksplorasi migas. Pemerintah yang baru harus lebih aktif menggenjot dana-dana untuk sumber eksplorasi,” sambungnya.
Di satu sisi, pemerintah juga diminta untuk mencari sumber bahan bakar pengganti atau substitusi dari sumber energi fosil yakni dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Pemerintah dapat mendorong pengembangan potensi sumber daya panas bumi atau geothermal. Mengutip data Kementerian ESDM, potensi panas bumi di Indonesia mencapai 40% dari potensi dunia atau sebesar 24.000 megawatt (MW). Namun, dari potensi itu baru dimanfaatkan sebesar 11%.
“Dalam mengurangi impor itu, kita harus mempunyai substitusi di dalam negeri. Kita punya potensi geothermal yang besar. Tapi, sampai seberapa jauh pemerintah serius dalam memanfaatkan sumber-sumber daya kita,” pungkasnya. (S-1)
