Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ida Budhiati mengusulkan agar pemeriksaan pelanggaran etik dilaksanakan secara terbuka. Metode ini serupa dengan pemeriksaan etik para penyelenggara pemilu.
“Menurut saya, KPK akan sangat baik apabila ke depan mau mengadopsi hukum acara pemeriksaan kode etik di lingkungan penyelenggara pemilu yang dilakukan secara terbuka,” kata Ida saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik. “Akan membantu Dewas dari kecurigaan melindungi segenap insan KPK di dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik,” ucap Ida.
Di sisi lain, mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu menekankan bahwa KPK masih berpeluang menghadapi tantangan. Terlebih KPK kerap dinilai negatif dan hal perlu mendapat perhatian khusus.
“KPK menghadapi persepsi publik yang negatif saat ini. Kemimpinan belum mampu menunjukkan perilaku yang akuntabel, profesional, dan berintegritas,” ujar Ida.(P-2)
