Komisi III DPR menggelar fit and proper test calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Para legislator diminta menguliti rekam jejak semua kandidat.
“Rekam jejak harus kita wanti-wanti kepada DPR, harus dikuliti,” kata mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap di Jakarta, hari ini.
Yudi menjelaskan pengulitan rekam jejak dinilai lebih penting ketimbang membahas kemampuan para calon. Sebab, kata dia, prestasi para capim KPK sudah diurus oleh panitia seleksi (pansel) dalam seleksi berikutnya.
“Mereka (pansel) bisa memikirkan ratusan orang yang mendaftar, artinya secara kualitas terkait dengan kompetensi mereka sebagai capim KPK sesuai dengan syarat UU KPK mempunyai keahlian di dalam pemberantasan korupsi tidak diragukan lagi,” ucap Yudi.
Rekam jejak dinilai penilaian yang dilupakan oleh para pansel. Aspek itu juga bisa dipakai untuk menyegah terpilihnya kandidat bermasalah seperti mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
“Sama seperti pemilihan sebelumnya ketika memilih Firili Bahuri dan kawan-kawan, enggak ada yang meragukan bahwa tentang pemberantasan korupsi atau tidak, tentu paham. Yang dicari adalah tentu rekam jejak dan integritasnya,” ujar Yudi.
Salah satu rekam jejak yang perlu dipantau DPR adalah sanksi etik dari instansi asal. KPK dinilai bukan instansi yang membutuhkan pimpinan bermasalah, meski cuma sekadar etik.
“Sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan, memilih periode yang lalu, ketika memilih pimpinan saat ini yang kita tahu lebih banyak kontroversi daripada pemberantasan korupsi,” kata Yudi. (Can/P-2)
