Indonesia dan Keterlibatan dalam Board of Peace (BoP)
Indonesia mengambil langkah penting dengan bergabungnya ke dalam Board of Peace (BoP), yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk melindungi warga sipil di Gaza. Namun, bagaimana sikap pemerintah terhadap kehadiran Israel dalam BoP?
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menyatakan bahwa kehadiran Israel tidak akan mengubah posisi Indonesia sebagai anggota BoP. Menurutnya, penciptaan perdamaian membutuhkan partisipasi banyak pihak.
Dia juga menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Trump tidak boleh diartikan sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu. Indonesia bergabung dalam BoP karena ingin terlibat dalam stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
Respons Terhadap Masuknya Israel ke BoP
Sejak awal, Indonesia telah mengecam keras kekerasan dan peperangan. Pemerintah juga menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, serta mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara.
Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. “Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara,” ujar Yvonne.
Sebagaimana diketahui, Israel telah resmi bergabung sebagai salah satu anggota Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump. Hal ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
“Sebelum pertemuan saya di Gedung Putih dengan Presiden Trump, saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota ‘Dewan Perdamaian’,” ujar Netanyahu melalui postingan di X, Kamis (12/2/2026). Dia mengatakan pertemuan dengan Marco dilakukan di Blair House, Washington D.C., AS. Nampak, keduanya telah meneken dokumen keanggotaan Israel sebagai anggota Dewan Perdamaian.
Usai bergabung dengan Dewan Perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump, Benjamin optimistis bahwa kesepakatan ini dapat memperkuat aliansi Israel dan AS. “Kami akan terus memperkuat aliansi yang tak tergoyahkan antara Israel dan Amerika Serikat,” pungkasnya.
Agenda Prabowo di Amerika Serikat
Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026. Di antara agenda itu, Prabowo akan menandatangani kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026). “Tadi membicarakan terkait dengan update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).
Terpisah, Airlangga menyatakan bahwa secara substansi, seluruh negosiasi terkait tarif dengan AS telah rampung. Kedua negara pun telah menuntaskan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).
Sebelumnya, usai pertemuan dengan USTR Jameson Greer di Washington D.C. akhir tahun lalu, pemerintah menargetkan dokumen ART dapat diteken oleh Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump pada kisaran tanggal 12—19 Januari 2026. Kendati demikian, hingga memasuki pekan kedua Februari 2026, seremoni tersebut belum terealisasi.
Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen untuk membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.
Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.
