ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan kondisi itu berlarut lantaran hal tersebut menyangkut kemaslahatan masyarakat.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Mulyanto mengatakan, anomali itu menjadi permasalahan serisu lantaran hilirisasi yang dilakukan di daerah kaya sumber daya alam seolah tak memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dia menduga itu terjadi karena rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) serta pajak lainnya oleh pemerintah daerah, hingga merebaknya kasus korupsi tambang. “Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai,” kata Mulyanto saat dihubungi, Kamis (25/7).
Baca juga : Hilirisasi SDA yang Dijalankan Pemerintah Banyak Rugikan Negara
“Masyarakat direkrut hanya sebatas pekerja kasar, karena keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat semakin merosotnya pembangunan bidang pertanian di daerah tersebut,” lanjutnya.
Karenanya, Mulyanto meminta agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi kebijakan hilirisasi yang berlaku selama ini. Itu perlu dilakukan secara komprehensif, termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
Dia juga mendesak agar pemerintah melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan ferronikel. Itu juga perlu dibarengi dengan implementasi moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel dengan kadar rendah itu.
“Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi, sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat. Dengan membangun pabrik smelter yang memproduksi nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dan lainnya. Perlu juga dilakukan audit terhadap smelter-smelter dari Tiongkok yang rawan kebakaran yang menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit,” pungkas Mulyanto. (Mir/Z-7)
