PEMERINTAH berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, belum sepenuhnya tuntas.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerangkan pembangunan IKN diperkirakan baru menyentuh 15% saat upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Progres tersebut terbilang masih minim.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin mengungkapkan sebanyak tujuh usulan lokasi KEK baru diterima pihaknya, termasuk di IKN. Nantinya, KEK yang dibangun dalam rangka untuk pengembangan ekonomi di kawasan IKN.
Baca juga : Kementerian PUPR: IKN Dirancang agar Tak Miliki Wilayah Kumuh
“Ya, sudah ada (minat KEK di IKN). Nanti itu menjadi salah satu hub dalam rangka pengembangan ekonomi di sekitar IKN,” jelasnya di Kantor KEK, Jakarta Pusat, Senin (22/7).
IKN Nusantara digadang menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pasar baru dan mesin penggerak perekonomian di Kalimantan. Edwin menjelaskan dengan dibangunnya KEK di ibu kota baru itu dapat mendorong pertumbuhan industri dengan kegiatan usaha logistik, distribusi, pengolahan tambang, dan pengembangan energi
“Lewat KEK ada penyediaan energi, kemudian smelter untuk hasil-hasil tambang seperti nikel, bauksit, dan batu bara juga. Itu gunanya untuk bisa menyediakan energi buat IKN,” jelas Edwin.
Baca juga : Djarum dan Wings Group Batal Bangun Hotel di IKN
Untuk detail rencana pembangunan KEK di IKN seperti siapa saja investor dan nilai investasi, Edwin tidak menjelaskan secara gamblang. Namun, yang pasti tujuh pembangunan KEK baru akan berlokasi di Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimatan.
“Kami menerima tujuh usulan KEK baru. Ini sedang direviu usulan-usulan itu. Ada yang sekitar IKN, ada di Sulawesi, ada di Jawa juga. Tapi, masih belum kami sampaikan lebih lanjut,” pungkasnya.
Sepanjang 2024, investasi KEK ditargetkan mencapai Rp78,1 triliun dari pembangunan 20 KEK. Hingga semester I 2024, baru terealisasi 40% atau setara Rp31,4 triliun. Secara kumulatif, realisasi investasi kawasan ekonomi khusus sejak 2012 hingga enam bulan pertama 2024 menembus Rp205,2 triliun.
Baca juga : Pembangunan IKN Dikritik, Istana : Itu Demokrasi
Progres IKN
Sebelumnya, Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi memaparkan pelaksanaan paket fisik terkontrak IKN dari 2020-2024 terbagi menjadi 3 bagian (batch). Untuk infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI, masuk ke dalam batch 1. Jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket dengan progres fisik 88,20%. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71%. Dan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61%.
“Saat ini progress fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11% per 4 Juli 2024, dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun,” kata Imam Ernawi dalam keterangan resmi.
Baca juga : Bertolak ke Penajem Paser Utara, Presiden akan Lakukan Groundbreaking Hotel IKN
Terdapat sembilan wilayah perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 hektare yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang. Wilayah tersebut meliputi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pusat ekonomi, layanan kesehatan, pariwisata dan hiburan, layanan pendidikan, inovasi dan riset, pusat industri pertanian dan logistik, pusat sentra pertanian, dan pusat pengembangan industri teknologi tinggi.
“Kesembilan WP tersebut dibangun dalam 5 tahap. Saat ini, kita sedang fokus pada tahap pertama 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal,” jelas Imam.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada 2024. Pada tahap pertama, pemerintah membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di KIPP. Pemerintah juga akan melakukan pemindahan ASN tahap awal termasuk TNI dan Polri yang direncanakan pada September 2024. Dan terakhir, pemerintah juga terus mendorong inisiasi terkait investasi non APBN oleh sektor-sektor ekonomi prioritas. (Z-8)
