IndonesiaDiscover –
HARGA rata-rata beras terpantau masih mengalami kenaikan sepekan ini. Berdasarkan data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Rabu (10/7) pukul 09.02 WIB, harga beras premium naik Rp140 atau sebesar 0,90% ke level Rp15.660 per kilogram. Harga beras medium juga naik tipis sebesar 0,22% atau Rp30 menjadi Rp13.550 per kilogram. Bukan hanya beras premium dan beras medium, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08% atau Rp10.000 per kilogram.
Menanggapi hal itu, Direktur Rumah Politik Fernando Emas mendorong agar pembentukan Panitia Khusus atau (Pansus) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait masalah impor beras yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat segera dibentuk. Menurut Fernando, Pansus diperlukan untuk menata pengelolaan pangan yang berpihak kepada rakyat atau petani bukan untuk para importir.
“Diharapkan selain proses hukum berjalan di KPK, di DPR ada juga upaya secara politik untuk menata pengelolaan ketersediaan pangan terutama beras yang berpihak kepada petani bukan pada para importir dan segelintir orang,” kata Fernando, Jumat (12/7).
Baca juga : Komisi IV DPR Bakal Dorong Pansus Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras
Fernando juga menagih, DPR RI dapat segera membuktikan keberpihakannya kepada para petani dengan segera membentuk Pansus soal impor beras, kata Fernando, jangan berpihak kepada para importir.
“Saatnya DPR membuktikan memang benar sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada para petani dengan membentuk Pansus dan bukan berpihak kepada para importir beras atau kebutuhan pangan lainnya,” beber Fernando.
Fernando berharap, ke depan pemerintah dapat membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada para petani. Fernando mengingatkan, pemerintah tidak sekedar janji-janji dalam membuat kebijakan untuk para petani.
Baca juga : 498 Ton Beras Impor Masuk Lamongan
“Atau jangan-jangan memang ada unsur kesengajaan karena Pemerintah memang berpihak kepada para pemburu rente yang memanfaatkan impor beras untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan dari kesengsaraan petani,”tandas Fernando.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka menyebut hadirnya Badan Pangan Nasional atau Bapanas yang dikomandoi oleh Arief Prasetyo Adi tidak fokus pada perbaikan hulu produksi lantaran merubah orientasi pangan menjadi impor.
Hal itu disampaikan Suhardi menanggapi dugaan skandal mark up impor impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar. Kasus ini menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
Baca juga : Presiden Pastikan Indonesia Impor Beras Lagi
“Saya menilai dengan hadirnya Bapanas, terjadi perubahan orientasi tentang pangan yang tadinya kita fokus untuk memperbaiki hulu dan produksi kini berubah menjadi ketersediaan dengan orientasi impor,” kata Suhardi.
Suhardi mengakui, perubahan serupa juga telah terjadi di tubuh Perum Bulog. Menurut Suhardi, Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi telah berubah menjadi operator impor dan penjualan semata.
“Bulog juga berubah orientasi tidak lagi menjadi penyangga hasil panen tapi menjadi operator impor dan penjualan,” jelas Suhardi.
Dengan kondisi demikian, Suhardi memandang, jika tidak ada perubahan paradigma dari kedua lembaga tersebut maka impor pangan terkhusus beras akan menjadi sumber ketersedian bukan sekedar produksi.
“Kalau paradigma ini tidak diperbaiki maka impor akan menjadi sumber ketersediaan bukan lagi produksi,” tandasnya. (Nov)
