IndonesiaDiscover –
PEMERINTAHAN Presiden Joe Biden memulai tahap awal proses melanjutkan kesepakatan senjata baru senilai US$1 miliar untuk Israel, menurut dua sumber kongresional.
Departemen Luar Negeri sekarang telah membuka diskusi dengan Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Senat tentang kemungkinan penjualan tersebut, karena pemberitahuan informal, Selasa. Tidak ada jadwal yang ditetapkan kapan Kongres akan secara resmi diberitahu tentang penjualan ini, sehingga memulai proses persetujuannya.
Keputusan untuk memulai proses kesepakatan senjata baru ini datang saat pemerintahan Biden menunda pengiriman bom 2.000 pon dan 500 pon ke Israel, dengan alasan penolakan terhadap penggunaan senjata tersebut di wilayah padat penduduk di Rafah.
Baca juga : Belum Hentikan Pengiriman, AS hanya Kecam Penggunaan Senjatanya di Gaza
Penjualan senjata baru potensial senilai US$1 miliar tersebut akan mencakup potensi transfer US$700 juta dalam amunisi tank, US$500 juta dalam kendaraan taktis, dan US$60 juta dalam granat mortir, salah satu sumber kongresional memastikan. Wall Street Journal pertama kali melaporkan pembicaraan pemerintahan dengan Kongres tentang penjualan ini.
Senjata yang sedang dibahas tidak akan segera tiba di Israel. Penjualan tersebut masih perlu secara resmi diberitahukan kepada Kongres dan mendapatkan persetujuan kongresional, yang dapat menjadi proses yang panjang, mungkin ditarik oleh keberatan kongresional.
Meskipun pejabat AS telah mengatakan kasus-kasus lain pengiriman senjata ke Israel sedang ditinjau, mereka juga mengatakan AS akan terus memastikan Israel memiliki kapasitas militer untuk mempertahankan diri, menunjukkan kesepakatan senjata jangka panjang tidak akan dihentikan pada saat ini.
Baca juga : Joe Biden Ancam Hentikan Pengiriman Senjata jika Israel Invasi Rafah
“Kami terus mengirim bantuan militer, dan kami akan memastikan Israel menerima jumlah penuh yang disediakan dalam tambahan anggaran. Kami menunda pengiriman bom 2.000 pon karena kami tidak percaya mereka seharusnya dijatuhkan di kota-kota yang padat penduduk. Kami berbicara dengan pemerintah Israel tentang ini,” kata penasihat keamanan nasional Jake Sullivan pada hari Senin.
Departemen Luar Negeri tidak berkomentar tentang pemberitahuan informal tersebut selain mengarahkan pada pernyataan Sullivan.
Pentagon juga menolak untuk berkomentar. (CNN/Z-3)
