Pariwisata Kemenparekraf Kick Off Akselerasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman di 3.000...

Kemenparekraf Kick Off Akselerasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman di 3.000 Desa Wisata

11
0

SIARAN
PERS

KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kemenparekraf
Kick Off Akselerasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman di 3.000 Desa
Wisata

Jakarta,
22 April 2024
– Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melakukan kick off akselerasi
sertifikasi halal produk makanan dan minuman di 3.000 desa wisata dalam rangka
mewujudkan Wajib Halal Oktober (WHO) 2024.

Menparekraf
Sandiaga Uno melakukan kick off akselerasi sertifikasi halal produk makanan dan
minuman dalam “The Weekly Brief with Sandi Uno” yang berlangsung
secara daring, Senin (22/4/2024).

Menparekraf
Sandiaga dalam “The Weekly Brief with Sandi Uno” yang berlangsung secara
daring, Senin (22/4/2024), mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal disampaikan masa
penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober
2024. Karenanya perlu dipersiapkan dengan baik.

“Untuk
itu, kami berkomitmen dengan mengirimkan surat edaran kepada seluruh pelaku
parekraf agar patuh terhadap aturan di tahap pertama ini,” kata Sandiaga.

Akselerasi
sertifikasi halal di dalamnya memuat program sosialisasi, edukasi, literasi,
publikasi, hingga fasilitasi anggaran bagi UMKM supaya mendapatkan pelayanan
sertifikasi gratis di 3.000 desa wisata.

Program
akselerasi sertifikasi halal bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha, pengelola desa
wisata, kelompok sadar wisata, kepala desa, dan lembaga terkait.

Indonesia
telah mendapat sejumlah penghargaan untuk kategori wisata halal. Salah satunya
predikat yang disematkan oleh Global Muslim Travel Index 2023. Dimana Indonesia
menjadi destinasi halal terbaik dunia.

The
Global Islamic Economy Indicator dalam State of the State of Global Islamic
Economy (SGIE) Report 2023 yang diluncurkan DinarStandart di Dubai, Uni Emirat
Arab, juga memperlihatkan eksistensi Indonesia dalam sektor produk halal.

Indonesia
menduduki peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi. Dengan kontributor
tertingginya adalah pangan halal. Peringkat tersebut naik yang sebelumnya ada
di posisi ke-4 menjadi posisi ke-3.

Kepala
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Muhammad Aqil Irham, menekankan bahwa
halal yang dimaksud dalam konteks ini adalah halal berkaitan dengan higienitas.
Mulai dari kesehatan, mutu, hingga kualitas dari sebuah produk.

“Begitu
juga dari aspek bisnis juga bisa meningkatkan nilai tambah dan daya saing
pelaku usaha di dalam usaha meraka. Dan dengan demikian pelaku usaha bisa
meningkatkan tambahan pendapatan,” kata Aqil.

Oleh
karena itu, kolaborasi dengan Kemenparekraf tentu menjadi upaya kita untuk
mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif pelaku UMKM, khususnya di
desa wisata agar bisa memberikan pelayanan tambahan khususnya untuk makanan
minuman untuk wisatawan yang akan mengunjungi desa wisata.

“Di
samping itu juga untuk memberikan perlindungan konsumen agar merasa aman,
nyaman dan tenang, apabila pusat kuliner yang berada di destinasi sudah
mendapatkan sertifikasi halal,” ujar Aqil.

Foto Ilustrasi
Dok. Kemenparekraf

Deputi
Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani,
mengatakan wisata halal atau wisata ramah Muslim ini tidak akan berhasil
diterapkan apabila pelaku industri kuliner tidak dapat memberikan jaminan
kehalalannya. Karenanya, bagi pelaku usaha diharapkan segera melakukan
sertifikasi halal.

“Kemenparekraf
bersama dengan BPJH akan melakukan sosialisasi yang cukup masif. Produk halal
ini menjadi penting juga apabila ingin mengekspor,” kata Rizki.

Direktur
Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf/Baparekraf, Florida Pardosi, menambahkan
ada sekitar lebih dari 3.989 data desa wisata yang telah di verifikasi di
jejaring Jadesta. Untuk kemudian disinergikan dengan data sebaran pendampingan
proses produk halal (PPPH/P3H). Sehingga pemilihan 3.000 desa berdasarkan
ketersediaan petugas P3H di daerah oleh BPJPH.

“Melalui
program ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan
kesadaran tentang kebersihan dan keamanan pangan, serta membuka peluang kerja
sama dengan mitra-mitra strategis,” kata Florida.

 

I
Gusti Ayu Dewi Hendriyani

Kepala
Biro Komunikasi

Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Untuk
informasi terkini terkait Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kunjungi

https://kemenparekraf.go.id/berita

Tinggalkan Balasan