“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali? Jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan? Jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan? Jawabannya iya,” kata Ganjar di Jakarta, Rabu (21/2).
Ganjar menekankan, perlu adanya pengawasan dalam penghitungan suara. Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara pemilu, atau kedua lewat jalur partai politik.
“Maka kalau ingin melihat, membuktikan dan mengetahui hak angket paling bagus karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi,” ungkapnya.
Karena itu, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mendorong DPR untuk mengambil sikap dengan memanggil penyelengara pemilu. “Minimum sebenarnya komisi II memanggil penyelenggara pemilu. Apa yang terjadi? IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300? Ini kan anomali. Masa diam saja?” kata Ganjar.
“Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara pemilu, undang masyarakat. Sehingga mereka bisa menyampaikan. Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pemilu 2024 terjadi beberapa kejanggalan, terutama proses rekapitulasi KPU melalui Sirekap. Selain itu, munculnya dugaan kecurangan dalam penghitungan kertas hasil suara di banyak TPS.
