Jakarta, IndonesiaDiscover – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa kepemimpinan ke depan selanjutnya sangat menentukan masa depan Indonesia.
“Itu bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan, bukan itu. Tapi, apakah pemimpin ke depan sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini, apakah berani atau tidak, mampu konsisten atau tidak,” kata Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (16/8/2023)
Menurut Jokowi, hal lain yang dibutuhkan adalah napas yang panjang.
“Kita tidak sedang jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint. Tapi yang kita lakukan adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas,” ujar Presiden Jokowi.
Ia pun menjelaskan, tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, serta kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit, dan keputusan yang tidak populer.
Oleh sebab itu, terang Jokowi, pemimpin harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, dan bisa diikuti atau tidaknya suatu keputusan.
Menurut Presiden, hal itu adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa.
Selain itu, jelas Jokowi, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa.
Oleh sebab itu, Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi Nnegara, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin adat, guru, budayawan, tenaga kesehatan, awak media, partai politik, politisi, aparat pemerintah, jajaran TNI dan Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini.
Ia juga sangat menghargai upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara.
Termasuk menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.
Jokowi pun mengakui bahwa dukungan Dewan Perwakilan Rakyat juga luar biasa besar dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak 2024.
Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara.
Menurut dia, kontribusi Badan Pemeriksa Keuangan juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan pada Program Prioritas Nasional.
“Upaya Mahkamah Agung (MA) dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah,” kata Kepala Negara.
Mahkamah Konstitusi (MK) juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparan dalam proses persidangan, dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan.
Komisi Yudisial (KY) pun terus aktif melakukan advokasi, pelatihan, dan investigasi, serta menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar, untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.
Selain itu, Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komnas HAM, dan lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya.
“Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu, Terus Melaju untuk Indonesia Maju,” tutup Jokowi.
Foto: Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). (Antara Foto/Galih Pradipta)
