![09a13j25_wmcomp.jpeg](https://i0.wp.com/indonesiadiscover.com/wp-content/uploads/2023/08/09a13j25_wmcomp.jpeg?resize=640%2C427&ssl=1)
“Dipandang dari teknis hukum, situasinya memang bukan kampanye, hanya saja ada kesan yang timbul seorang kepala daerah sedang berupaya menggiring opini untuk memilih salah satu bakal calon presiden dalam Pemilu 2024,” ujar Puadi.
Menurutnya, permintaan Husein untuk mengungkapkan bakal capres pilihan sejumlah mahasiswa baru Unsoed masih perlu diselidiki lebih lanjut. Setelah itu, nantinya akan ditentukan apakah ada pelanggaran atau tidak.
“Meskipun jawaban mahasiswa tidak sebangun dengan ekspektasi sang kepala daerah yang notabene juga sebagai ketua salah satu partai,” katanya.
Puadi mengimbau para kepala daerah tidak melakukan hal-hal yang menjurus kampanye. Sebab, kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
“Dalam konteks ini Bawaslu perlu mengingatkan kepada semua kepala daerah untuk bersama-sama memberikan edukasi politik yang baik dan sejuk kepada publik terutama kepada pemilih milenial tentang pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu,” kata Puadi.
Sebelumnya, pada Selasa (8/8/2023), Bupati Banyumas Achmad Husein melakukan tanya jawab dengan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Dalam siaran daring melalui kanal YouTube BEM Unsoed itu, Husein awalnya menanyakan beberapa mahasiswa yang naik ke atas panggung mengenai siapa bakal calon presiden (capres) yang dijagokan memimpin Indonesia pada Pemilu 2024.
Dari pilihan tiga nama yang digadang-gadang menjadi capres, mereka kompak menyebut nama bakal capres dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.