Jakarta, IndonesiaDiscover – Ketua DPR RI sekaligus Presiden ‘ASEAN Inter Parliamentary Assembly’ (AIPA) 2023 Puan Maharani melakukan bilateral meeting dengan Ketua Parlemen Nasional Timor Leste, Maria Fernanda Lay. Dalam pertemuan itu, turut dibahas mengenai keanggotaan Timor Leste di ASEAN.
Pertemuan Puan bersama Delegasi Parlemen Timor Leste dilakukan di sela-sela pelaksanaan Sidang Umum AIPA ke-44 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (8/8/2023). Pada bilateral meeting ini, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSAP) DPR RI dan Anggota Komisi VIII Hasani bin Zuber (Ra Hasani).
Sedangkan delegasi Timor Leste selain Ketua Parlemen Maria Fernanda Lay diisi oleh Wakil Parlemen Nasional Timor Leste Maria Terezinha Viegas, Anggota Parlemen Nasional Timor Leste Maria Angêlica Rangel dan Sancha Margarida Tilman. Hadir pula dalam pertemuan, Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia Agostinho Simão Barreto.
“Saya berharap, Timor Leste dapat memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Roadmap Keanggotaan Penuh menjelang pelaksanaan KTT ASEAN pada September 2023 mendatang,” kata Puan dalam pertemuan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu pun menekankan Indonesia selalu mendorong negara-negara ASEAN untuk mendukung keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Bahkan, kata Puan, DPR juga memberi dorongan untuk mitra-mitra eksternal bagi Timor Leste.
Puan kemudian menyinggung mengenai peningkatan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang, seperti perekonomian, perdagangan dan investasi. Ia menekankan pentingnya Indonesia dan Timor Leste merealisasikan Perjanjian Bilateral di Bidang Investasi (Bilateral Investment Treaty).
“Hal itu akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong lebih banyak lagi investasi Indonesia ke Timor Leste,” ungkap Puan.
Untuk diketahui, total perdagangan bilateral Indonesia-Timor-Leste mencapai USD302 juta pada 2022 dengan pertumbuhan lebih dari 23% dari tahun sebelumnya. Sedangkan total investasi Indonesia di Timor Leste mencapai USD818 juta yang meliputi sektor telekomunikasi, migas, dan perbankan.
Lebih lanjut, pertemuan juga membahas mengenai negoisasi perbatasan Indonesia dan Timor Leste di mana kedua negara masih menyisakan dua segmen Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan-Oben yang belum selesai. Puan berharap parlemen kedua negara dapat mendorong Pemerintah masing-masing untuk segera menyelesaikan negosiasi tersebut.
Indonesia dan Timor Leste memiliki kurang lebih 268,8 km batas darat yang dinilai Puan perlu diatur konektivitasnya. Jika masalah batas negara telah usai, diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kerja sama ekonomi perbatasan yang saling menguntungkan kedua negara. “Saya berharap, kita dapat merealisasikan kerja sama di kawasan perbatasan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Perbatasan,” sebut Puan.
Terkait kerja sama antar Parlemen, DPR RI memandang pentingnya peran diplomasi parlemen, baik secara bilateral, regional, maupun pada tingkat global. Menurut Puan, Diplomasi Parlemen perlu dilakukan untuk memperkuat diplomasi antar-Pemerintah.
Untuk itu Puan mendorong dibukanya peluang-peluang kerja sama dengan Parlemen Timor Leste, melalui program saling kunjung antar pimpinan dan anggota parlemen dalam rangka berbagi pengalaman dalam menjalankan fungsinya serta program pertukaran pegawai antar sekretariat parlemen Indonesia dan Timor Leste.
“Kami menaruh harapan, Indonesia dan Timor Leste akan bekerja sama secara lebih erat dalam berbagai forum antar-parlemen seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), AIPA, dan juga Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF),” ungkap Politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Dalam moment itu juga, Puan mengucapkan selamat atas terselenggaranya pemilu Timor Leste pada bulan Mei 2023 dengan terpilihnya Xanana Gusmao sebagai Perdana Menteri Timor Leste yang baru dan Maria Fernanda Lay sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua Parlemen di Timor Leste untuk periode 2023-2028.
Sejalan dengan pernyataan Puan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengungkap Delegasi Timor Leste meminta dukungan DPR RI mengenai keanggotan mereka di ASEAN. Saat ini Timor Leste sudah menjadi anggota ke-11 ASEAN, namun keanggotaannya belum penuh sehingga tidak bisa memberikan suara dalam sidang-sidang umum yang diselenggarakan oleh forum di ASEAN.
Di Sidang Umum AIPA kali ini pun, Timor Leste hanya menjadi negara observer (pengamat). Hal tersebut lantaran Timor Leste belum resmi masuk sebagai anggota AIPA karena status keanggotaannya yang belum penuh di ASEAN. “Timor Leste meminta dukungan ke Indonesia soal keanggotaannya di ASEAN. Jadi harapannya nanti bulan September di pertemuan KTT ASEAN bisa ditetapkan menjadi anggota penuh sehingga parlemennya juga bisa masuk ke AIPA,” kata Charles.
Saat bertemu Puan, Timor Leste juga berharap ada peningkatan kerja sama dalam bidang pendidikan antar-kedua negara. Mengingat, banyak pelajar Timor Leste yang menempuh pendidikan di Indonesia. “Kesekretariatan Parlemen Timor Leste juga ingin banyak belajar dari kesekretariatan DPR,” pungkasnya.
Foto: Istimewa/DPR RI
