Jakarta, IndonesiaDiscover – Pengembangan SOP keselamatan pelayaran di Selat Malaka atau Straits of Malacca and Singapore (SOMS) menjadi inisiatif baru dari beberapa agenda penting lainnya yang di sampaikan Pemerintah Indonesia dalam pertemuan The 46th Tripartie Technical Experts Group (TTEG) yang diselenggarakan oleh Malacca Straits Council (MSC) selama dua hari 2-3 Agustus di Singapura.
Pertemuan tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan maritim di Selat Malaka atau SOMS. Pertemuan melibat tiga negara, Indonesia, Singapura dan Malaysia.
Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Budi Mantoro selaku Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut menginformasikan bahwa pertemuan selama dua hari itu membahas beberapa agenda penting, termasuk pertukaran informasi mengenai kemajuan mekanisme kerja sama dan pelaporan perkembangannya.
“Kami memberikan beberapa masukan penting dalam finalisasi proyek 14 yang merupakan inisiasi baru tentang pengembangan SOP untuk Aids to Navigation Virtual di SOMS dan proyek 15 tentang pengembangan SOP untuk mengatasi insiden kontainer jatuh di SOMS. Kami juga telah membahas rencana revisi sistem rute kapal dan sistem pelaporan kapal, serta membahas lebih lanjut proyek 13 yang diinisiasi oleh MSC dalam perpanjangan TTEG atau bagian dua pertemuan ke-46 TTEG pada Januari/Februari 2024,” urai Capt. Budi sebagaimana dikutip IndonesiaDiscover, Sabtu (5/8/2023).
Dia menjelaskan bahwa selama ini Selat Malaka atau SOMS berfungsi sebagai salah satu jalur pelayaran yang paling strategis dan penting di dunia. Volume lalu lintas yang besar, panjangnya jalur, dan karakteristik geografisnya telah menjadi tantangan yang tiada henti bagi tiga Negara Pesisir untuk memastikan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di Selat tersebut.
“Mengakui hal tersebut, kami sangat menghargai apa yang disepakati oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada tahun 1977 yang mengarah pada pembentukan TTEG. Selama hampir lima dekade, tiga negara pesisir telah menjaga kemitraan yang sangat baik dalam hal-hal yang menyangkut selat ini, dan TTEG telah terbukti menjadi platform yang efektif untuk mengimplementasikan langkah-langkah koordinasi guna menjaga keselamatan, kebersihan, dan keamanan pelayaran di Selat tersebut,” ungkap Capt. Budi.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait inisiatif rencana untuk mengubah sistem pelaporan kapal wajib yang ada, dan juga sistem rute kapal di SOMS, serta menjajaki peningkatan pelayanan pemanduan di SOMS guna meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut di SOMS.
SOMS berfungsi sebagai salah satu jalur pelayaran yang paling strategis dan penting di dunia. Volume lalu lintas yang besar, panjangnya jalur, dan karakteristik geografisnya telah menjadi tantangan yang tiada henti bagi tiga negara pantai untuk memastikan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di selat tersebut.
Capt. Budi menambahkan, komitmen yang dicapai dalam pertemuan itu tidak hanya ditujukan untuk tiga negara pantai, melainkan juga organisasi internasional, negara pengguna, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka.
“Kami ingin menegaskan kembali bahwa menjaga SOMS adalah tanggung jawab internasional dan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab negara pesisir saja, seperti yang ditetapkan oleh pasal 43 UNCLOS,” ucap Capt. Budi.
Oleh karena itu, dirinya menyampaikan apresiasi kepada Singapura selaku tuan rumah dan seluruh delegasi yang hadir dalam pertemuan tersebut. “Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan tulus kepada Pemerintah Singapura, khususnya MPA Singapura, atas penyelenggaraan pertemuan ini. Penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada para delegasi yang terhormat dari Malaysia, para pengamat dari IMO, negara pengguna, serta organisasi internasional yang terlibat dalam kerja sama di Selat Malaka dan Selat Singapura (SOMS),” imbuhnya.
Capt. Budi juga mengajak seluruh pihak yang terkait untuk bersama-sama menjaga SOMS tetap terbuka, aman, dan bersih untuk perdagangan internasional.
Foto : Kemenhub
