Jakarta, IndonesiaDiscover – Pemerintah Indonesia mendukung penuh pembahasan isu-isu prioritas yang diangkat dalam keketuaan G20 India 2023, khususnya mengenai kelestarian lingkungan dan perubahan iklim karena dinilai mencerminkan komitmen negara anggota G20.
“Tiga isu prioritas yang diangkat oleh Kepresidenan G20 India tentang kelestarian lingkungan dan iklim adalah adil dan tepat waktu untuk mencerminkan komitmen dan kebersamaan kita yang kuat. Saya yakin bahwa di bawah bimbingan Kepresidenan India, G20 akan mencapai banyak hasil penting,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Siti Nurbaya, dalam keterangan resmi terkait kegiatan G20 Environment and Climate Sustainability Ministerial Meeting di Kota Chennai, Negara Bagian Tamil Nadu, India, Jumat (28/7/2023).
Pertemuan tingkat menteri tersebut tersebut mempertemukan sekitar 300 delegasi dari negara anggota G20, negara undangan, dan beberapa Organisasi Internasional, dengan fokus pada finalisasi Ministerial Outcome dan Presidentcy Documents.
Isu-isu penting yang dibahas yakni mitigasi perubahan iklim, adaptasi dan sarana implementasi atau pembiayaan iklim, termasuk fokus pada degradasi lahan, keanekaragaman hayati dan deforestasi, ekonomi biru dan mempromosikan ekonomi sirkular.
Selaku Pimpinan Delegasi Republik Indonesia, Menteri Siti mengatakan, G20 harus menjadi katalisator dan mengambil peran utama dalam mengimplementasikan sejumlah komitmen lingkungan global.
“Indonesia juga terus mendesak G20 untuk tetap utuh dan bekerja untuk memberikan manfaat nyata yang dinantikan oleh masyarakat global, menuju – “Vasudhaiva Kutumbakam” atau “Satu Bumi, Satu Keluarga, Satu Masa Depan,” ujarnya.
Pada penyampaian Intervensi I, Menteri Siti menyampaikan sejumlah pandangan pemerintah Indonesia terkait isu lahan dan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sumber daya air dalam dua sesi berbeda.
Di bidang lahan dan keanekaragaman hayati, Indonesia menekankan sinergi antara inisiatif baru kepresidenan India dan inisiatif G20 sebelumnya untuk mengurangi lahan terdegradasi.
Indonesia juga melihat urgensi untuk meningkatkan upaya dalam memulihkan ekosistem dan menempatkan aksi lahan dan keanekaragaman hayati dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yang menggabungkan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial.
Dalam pengelolaan sumber daya air, Indonesia percaya bahwa pengelolaan sumber daya air yang baik sangat penting untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan kita.
Sedangkan di penyampaian Intervensi II, Menteri LHK menegaskan perlunya kerja sama untuk menghadapi krisis multidimensi lingkungan dan mengedepankan paradigma kolaborasi.
Dia juga memberikan pandangan peerintah mengenai perubahan iklim, ekonomi biru, serta efisiensi sumber daya dan ekonomi sirkular, sembari mengundang seluruh negara anggota G20 untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang.
(foto:Biro Humas KLHK).
