Jakarta, IndonesiaDiscover- Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Ahmad Dofiri mengingatkan personelnya di Kepolisan Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng) menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Netralitas Polri ini dikatakannya telah diatur dalam undang-undang.
“Netralitas Polri pada Pemilu 2024 nantinya harus benar-benar dijaga, karena netralitas Polri itu sudah diatur dalam undang-undang. Maka dari itu Polri harus bersifat netral,” kata Dofiri saat melaksanakan kunjungan kerja ke Polda Kalteng melalui keterangan resmi Divhumas Polri, Selasa, (18/7/2023).
Menurut dia, pemilu tinggal beberapa bulan lagi, dan seluruh personel harus terus melatih diri, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tujuan utamanya adalah menjaga keamanan di wilayah hukum Polda Kalteng dengan baik hingga pemilu nanti.
Personel harus terus melatih diri agar personel siap menghadapi gangguan keamanan di lapangan. Mereka pun harus menguasai teknis pengamanan dan tahapan pemilu dengan baik.
Seluruh tahapan pemilu, termasuk kampanye tertutup pada Oktober 2023 dan pelaksanaan pemilu pada Februari 2024, harus menjadi fokus mereka.
Dofiri menambahkan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat harus selalu menjadi pengayom, pelindung, dan penyelenggara kesejahteraan masyarakat.
Personel harus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan kehadiran polisi.
Selain itu, Dofiri memberikan pesan kepada personel untuk menjaga tata cara dan perilaku mereka sehari-hari, termasuk dalam penggunaan media sosial.
Dalam era saat ini, terang dia, tindakan yang tidak baik dapat mencoreng nama baik dan merugikan keluarga.
Selama kunjungannya, Komjen Pol. Ahmad Dofiri juga melakukan pengecekan kesiapan personel Polda Kalteng yang akan menghadapi pemilu serentak pada 2024.
Ia yakin bahwa personel Polda Kalteng telah siap dan matang untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah hukum mereka.
Foto: dok. Divhumas Polri.
